Ini Sosok Penembak Sadis Kucing di Sesko TNI Bandung, Jenderal Bintang Satu

Merdeka.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mayjen Prantara Santosa, mengatakan pihaknya telah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan kucing di lingkungan Sesko TNI Bandung. Pelakunya diketahui adalah anggota organik Sesko TNI berpangkat jenderal bintang satu.

Aksi Brigjen NA, ramai jadi perbincangan usai ia ketahuan melakukan penembakan pada beberapa ekor kucing menggunakan senapan angin milik pribadi. Penembakan sadis itupun kemudian mendapat kecaman dari banyak pihak termasuk kelompok pecinta kucing dan hewan. Simak ulasannya:

Viral Video Kucing Mati di Sesko TNI

Sebelumnya, salah satu rumah singgah hewan terlantar mengunggah sebuah video memperlihatkan potret sejumlah bangkai kucing yang mati dalam kondisi mengenaskan di akun Instagramnya. Pengunggah juga menyertakan keterangan bahwa kucing-kucing tersebut mati karena ditembaki di area Sesko TNI, Jalan RAA Martanegara, Bandung, Jawa Barat.

"Total kucing yang ditembak ada 6, terjadi di Sesko TNI Martanegara, Bandung," tulis akun tersebut dikutip merdeka.com, Jumat (19/8).

Dalam unggahannya, Rumah Singgah Clow juga menunjukkan kondisi kucing yang selamat dengan luka tembak di mata tembus hingga mulut. Kucing yang selamat ini telah dibawa ke klinik untuk penanganan dan operasi. Komunitas pecinta kucingg dan hewan itupun kemudian meminta kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menyelidiki dan menemukan pelaku penembakan.

Jenderal Bintang Satu Dikecam karena Lakukan Penembakan

Setelah video itu viral, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Prantara Santosa kemudian membenarkan penembakan kucing-kucing di Sekolah Komando (Sesko) TNI Bandung, Jawa Barat.

Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan fakta bahwa pelaku penembakan kucing-kucing di lingkungan Sesko TNI itu ialah seorang anggota TNI berpangkat jenderal bintang satu, yakni Brigjen NA."Menindaklanjuti perintah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa pada Rabu (17/8) untuk menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap beberapa ekor kucing di lingkungan Sesko TNI Bandung, tadi malam Komandan Sesko TNI dan Tim Hukum TNI membenarkan bahwa Brigjen TNI NA (anggota organik Sesko TNI) telah menembak beberapa ekor kucing," kata Prantara dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Brigjen NA Sebut Alasan Lakukan Penembakan Kucing

thesprucepets.com©2022 Merdeka.com

Aksi penembakan tersebut diketahui terjadi pada Selasa siang (16/8) dengan menggunakan senapan angin milik NA pribadi. Berdasarkan pengakuannya, Brigjen NA menyebut jika ia melakukan tindakan itu karena ingin menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal dan area makan perwira siswa Sesko TNI. NA juga membantah bahwa dia melakukan itu karena benci terhadap kucing.

Terancam Hukuman

Atas perbuatannya itu, tim hukum TNI menyatakan Brigjen NA berpotensi dijerat dengan pasal 66 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 66A, Pasal 91B UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Merujuk dari pasal di atas, Brigjen TNI NA pun terancam hukuman penjara maksimal enam bulan serta denda paling banyak Rp5 juta. "Selanjutnya, Tim Hukum TNI menindaklanjuti proses hukum Brigjen TNI NA, khususnya menyangkut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 66A, Pasal 91B UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan," ujar dia.

©2021 Merdeka.com/pexels-fox

Isi Pasal Undang-Undang

Pasal 66 UU Nomor 18 Tahun 2009(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik- baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiyaan, dan penyalahgunaan; dang. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.(3) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan hewan diberlakukan bagi semua jenis hewan bertulang belakang dan sebagian dari hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.Pasal 66A UU Nomor 41 Tahun 2014(1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.Pasal 91B UU Nomor 41 Tahun 2014(1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).(2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (l) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).