Bawaslu Jakarta Keluarkan Surat, Isinya 'Warning' Paslon Cagub & Parpol soal APK

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang memulai penertiban APK Pilkada Ulang, melibatkan puluhan petugas gabungan. Cari tahu mengapa penertiban ini penting dan kapan masa tenang berlangsung!

Bawaslu mulai melakukan penertiban terhadap sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) di masa tenang Pilkada Jakarta 2024.

Kepada seluruh jajaran, Munandar meminta agar terus melakukan konsolidasi.

Berdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.

Bawaslu DKI akan berkoordinasi hal ini dengan sentra Gakkumdu, mengingat perusakan APK merupakan tindak pidana pemilu.

Bagja juga menyinggung saat Presiden Jokowi bertemu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 02.

Patroli siber itu bertujuan untuk memastikan tidak ada aktivitas kampanye dalam media sosial yang terdaftar

Dalam penurunan terhadap APK tersebut, Bawaslu dibantu TNI Polri serta Satpol PP.

Berbagai atribut kampanye yang bertebaran dan menyebabkan pemandangan kota terlihat kumuh akhirnya mukai ditertibkan.

APK sudah harus sudah bersih pada masa tenang Pemilu 2024

Masa tenang akan digelar selama tiga hari, yakni pada 11, 12, dan 13 Februari 2024.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty meminta kepada jajaran Bawaslu Bali untuk melakukan persiapan penertiban alat peraga kampanye (APK) untuk masa tenang.

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda mengusulkan Revisi Undang-Undang Pemilu mengatur sanksi lebih rinci terhadap pelaku politik uang.

Pelaku politik uang sebaiknya tidak hanya didiskualifikasi dari kontestasi, tetapi juga dilarang ikut pada pemilihan berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasaman Barat merilis rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I 2026, mencatat 326.910 pemilih. Simak detail lengkap sebaran Data Pemilih Berkelanjutan di Pasaman Barat yang terus diperbarui.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Seribu menggelar rapat pleno terbuka untuk memastikan data pemilih yang akurat dan berkelanjutan. Proses pemutakhiran data pemilih Kepulauan Seribu ini penting untuk menjaga integritas demokrasi lokal.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyerukan kodifikasi regulasi pemilu demi memperkuat demokrasi dan integritas penyelenggara. Usulan ini bertujuan menyatukan norma etik dan memperkuat DKPP, menciptakan pemilu yang lebih berintegritas.

Bawaslu dan Kemenag Jakarta Pusat resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan literasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan demokrasi yang

Polres Metro Bekasi mengintensifkan Patroli Malam dengan puluhan personel gabungan untuk menekan aksi begal dan kejahatan jalanan lain yang meresahkan masyarakat di Kabupaten Bekasi.

DIY berkomitmen kuat menjaga keberlanjutan batik sebagai warisan budaya dan penggerak ekonomi kreatif. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan diplomasi, DIY memastikan batik tetap relevan di era modern.

Dewan Penasihat MTI mengusulkan insentif motor listrik Rp5 juta diprioritaskan bagi masyarakat di daerah lingkar tambang nikel dan pulau-pulau kecil, demi keadilan wilayah dan ketahanan energi.

Polresta Denpasar intensifkan Patroli Polresta Denpasar skala besar untuk mencegah kejahatan jalanan dan menjaga ketertiban masyarakat. Simak detail strategi pengamanan di Denpasar.

Para kepala daerah di Tanah Papua bersatu dalam Deklarasi Sorong, berkomitmen untuk **percepatan eliminasi TBC** melalui pendekatan sanitasi berbasis komunitas dan penguatan kesehatan lingkungan.

Pertamina EP Limau Tingkatkan Produksi Migas secara signifikan melalui pengembangan sumur baru LM-03 di Muara Enim, Sumatera Selatan, menambah pasokan energi nasional.