Merdeka.com - President Director Moratelindo, Galumbang Menak mengakui bahwa perizinan penggelaran fiber optik ke daerah-daerah masih terbilang sulit.

Padahal, banyak pemerintah daerah yang menginginkan wilayahnya menjadi smart city. Hal tersebut ternyata bertentangan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

"Regulasi pemerintah daerah saat ini belum sepenuhnya bersahabat dengan penggelaran fiber optik. Banyak Walikota maupun Bupati yang kerap bilang ingin bangun smartcity di wilayahnya. Tetapi, kenyataannya susah untuk menggelar fiber optik masuk ke wilayah mereka," kata Galumbang saat diskusi di Forum Online Media Sila Bakti, Selasa (14/9).

Menurutnya, tatanan perizinan di negeri ini begitu rumit. Ia pun berkelakar barangkali perizinan di Indonesia lebih sulit dibandingkan di planet Mars.

Semestinya, negeri ini bisa meniru negara lain. Di negara lain, kata dia, Kementerian Kominfo-nya yang membantu untuk mengurus perizinan sampai ke daerah.

"Maka dari itu, kalau kita bandingkan total panjang kabel fiber optik dengan negara lain, Indonesia terbilang masih rendah. Penetrasi FTTH (Fiber to The Home) saja masih di bawah 10 persen. Penetrasi ini bukan perkara modal saja, rezim untuk perizinan kita gak friendly," terang dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Utama BAKTI, Anang Latif. Diakuinya persoalan perizinan memang menjadi pekerjaan rumah.

Sebagai contoh kala BAKTI mengawal perizinan untuk menggelar Palapa Ring. Koordinasi antarkementerian dilakukan, namun begitu sulit mendapatkan izin.