191 Ribu HP IMEI Ilegal, Kenali Fungsi dan Peran Penting IMEI pada Ponsel

Masyarakat setidaknya harus memahami apa fungsi dan peran penting IMEI bagi HP-nya.

Sebanyak 191 ribu HP IMEI Ilegal akan diblokir. Dari jumlah 191 ribu HP IMEI Ilegal yang diblokir itu, 176 ribu di antaranya adalah iPhone. Salah satu HP yang digandrungi masyarakat Indonesia. Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivi mengatakan, pemblokiran ratusan ribu HP itu lantaran menyalahi aturan pendaftaran nomor IMEI. IMEI adalah kepanjangan dari International Mobile Equipment Identity. IMEI ini berbentuk deret nomor unik yang terdiri dari 15 digit.

Setiap HP atau perangkat memiliki nomor IMEI yang berbeda-beda. Di Indonesia, HP yang tak terdaftar IMEI di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dianggap illegal.

Lalu, apa fungsi dan peran penting IMEI untuk HP masyarakat?

Jika Anda membeli HP di dalam negeri, tak perlu dipusingkan dengan IMEI. Secara otomatis, HP yang belinya di toko-toko terpercaya, sudah barang tentu sudah terdaftar IMEI-nya. Nah fungsi IMEI ini ada beragam. Berikut ulasannya:

Identitas HP

IMEI ini digunakan untuk mengidentifikasi HP yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya IMEI, maka seluruh informasi mengenai HP tersebut bisa diketahui oleh pemiliknya secara detail.

Mengecek Garansi HP

Selain untuk mengetahui identitas HP, fungsi IMEI juga meliputi pengecekan garansi HP. Ini penting bagi konsumen. Proses transparansi mengenai produk yang akan dibeli, benar-benar jelas tanpa ada yang ditutupi.

Melacak HP yang Hilang

IMEI pada HP berfungsi pula untuk melacak ponsel yang hilang. Untuk melakukannya, konsumen harus menghubungi operator seluler yang digunakan meminta untuk diblokir SIM Card.

Pengendalian IMEI telah Dilakukan

Pengendalian IMEI ini pada dasarnya telah diatur Pemerintah sejak 18 April 2020. Penetapan aturan tersebut bertujuan menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Kemudian Pemerintah memberlakukan pengendalian IMEI mulai Selasa, 15 September 2020 lalu.

Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Syaiful Hayat pada sebuah kesempatan pernah mengatakan, diperkirakan sebelum penetapan aturan pengendalian IMEI terdapat 9-10 juta unit ponsel ilegal yang beredar tiap tahun. Kerugian penerimaan negara dari pajak karena peredaran ponsel ilegal sebesar Rp. 2,81 triliun per tahun. “Selain itu, masyarakat yang menggunakan ponsel illegal juga berisiko tidak mendapat layanan service center resmi apabila mengalami kerusakan, keamanan produk juga tidak terjamin," ungkapnya.