Pengamat: Kedaulatan Digital Harus Dilihat Secara Holistik

Nailul Huda, Peneliti INDEF mengatakan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila kedaulatan digital bisa terwujud. Syaratnya adalah infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), Penggunaannya, serta segera disahkannya RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

"Pertama kurangi gapnya, bisa infrastruktur, SDM, dan penggunaannya. Pengguna digital ini kan masih rendah. E-commerce saja baru 15 persen pelaku usaha kita yang pakai itu. Fintech peer to peer landing masih berkutat di pulau jawa. SDM, digital knowledge masih rendah. Ini yang harus kita sinkronkan," kata Nailul saat diskusi virtual di acara GizmoTalk, Kamis (18/8).

Menurutnya, beberapa hal itu harus dilakukan secara pararel. Jangan ada ketimpangan yang tinggi di antara syarat-syarat tersebut. Misalnya saja, terlalu memikirkan disahkannya RUU PDP saja, tak memperhatikan hal-hal teknis lainnya. Namun justru semua hal perlu adanya orkestrasi yang bagus.

"Seperti yang saya sampaikan harus dilakukan secara pararel. Kita mengejar ke parlemen juga untuk menegakan RUU PDP. RUU PDP elemen dalam hal perlindungan data pribadi. Ketika disahkan pun, itu sudah menunjukan perbaikan. Kedaulatan digital itu harus dilihat secara holistic. Bukan Cuma mengenai peraturan saja. Kita dorong semua agar selesai, pada akhirnya kedaulatan digital tercapai secara inklusif," jelas dia.

Inklusivitas digital, lanjut Nailul, dirasa sangat perlu untuk diterapkan. Pasalnya, di balik tumbuhnya ekonomi digital, ternyata masih ada masalah-masalah yang harus diselesaikan. Kemajuan teknologi bisa mengakibatkan ketimpangan serius.

"Karena tidak inklusifnya di sebuah negara. Akan ada dua manusia yang nantinya didefinisaikan; homo deus, masyarakat adaptif teknolog. Homo sapiens, masyarakat yang gak melakukan evolusi digital," terang dia.