NPG jangan sampai matikan perusahaan payment gateway

Isu mengenai single payment gateway atau National Payment Gateway (NPG) kembali mengemuka. Sebelumnya, isu ini pernah dihembuskan sejak 2012 silam lantaran e-commerce diprediksikan akan terus tumbuh.

Meski terbukti meningkat, tetap saja kasus penipuan pun kerap terjadi. Oleh sebab itu, wajar jika untuk meminimalisir hal itu dibutuhkan single payment gateway.

Namun, di sela-sela merebaknya isu tersebut, ada hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika ingin menyatukan payment gateway. Hal itu diutarakan oleh Chief Marketing Officer (CMO) PT Nusa Satu Inti Artha (Doku), Himelda Renuat.

"Tentu saja pemerintah harus memperhatikan perusahaan-perusahaan payment gateway yang sudah berdiri seperti kami," ungkapnya ketika ditemui Merdeka.com di kantornya, Jakarta, (4/3).

Lebih lanjut, dirinya menjelaskan bahwa pemerintah harus memastikan standarisasi dan regulasi yang mengatur para pelaku yakni perbankan dan non perbankan. "Aturan ini tidak lagi sebagai aturan perbankan tetapi sudah masuk aturan perdagangan," jelasnya.

Untuk itu, Himelda menyarankan agar jika single payment gateway ini diberlakukan, pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan regulasi. "Jangan sampai dengan adanya single payment gateway justru mematikan," tegasnya.

Persoalan ini pun sebetulnya sudah menjadi pembahasan di asosiasi terkait. Meski begitu, hingga saat ini belum ditemukan formula yang pas bagaimana mekanisme dari single payment gateway ini. "Belum ada kejelasan dari pemerintah modelnya seperti apa," singkatnya.

Sementara, menurut Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), Darmadi Sutanto, saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan Bank Indonesia (BI).

"NPG adalah agenda dari BI, kami dari industri saat ini menunggu arah dan kebijakan BI dalam hal ini. Kami sudah memberikan beberapa masukan dan siap mendukung apa yang menjadi arahan BI," jelasnya kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, (19/2).