Susul Aksara Jawa, Bali, dan Sunda, PANDI Akan Daftar Aksara Lampung dan Pegon ke BSN

Merdeka.com - Setelah berhasil mengusung aksara Sunda, Jawa, dan Bali mendapat Standar Nasional Indonesia (SNI), Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) berencana mengusung aksara Lampung & Pegon ke Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sebab kedua aksara itu dianggap paling potensial dalam penetapan SNI melalui amandemen.

Heru Nugroho, Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha, Kerjasama, dan Pemasaran PANDI, menjelaskan BSN akan membuat amandemen yang disepakati bersama dalam pengajuan aksara Lampung dan Pegon.

"Nanti digelar kegiatan sekelas kongres bagi kedua aksara untuk menyepakati pembakuan," kata Heru dalam keterangan resminya, kemarin.

Menurut Heru, ada sejumlah aksara nusantara yang masih diupayakan supaya ditransformasikan ke ranah digital. Berdasarkan hasil kesepakatan dengan para pegiat aksara nusantara adalah Jawa, Sunda, Bali, Pegon, Lampung, Lontaraq, Serang, Batak, Rejang, Kawi, Incung, Lota, Bima, Arab Melayu, Jontal, Buda, dan Palawa. Ada tiga aksara sudah mendapat SNI, seperti Jawa, Sunda, dan Bali untuk kemudian dibangkitkan kembali pemanfaatannya di masa mendatang.

Meskipun beberapa aksara seperti Lontaraq dan Batak tercantum dalam daftar konsorsium Unicode, perlu langkah kesepakatan pembakuan secara nasional, agar punya peluang untuk tahapan digitalisasi, tambah Heru.

Aksara Nusantara: Beradaptasi atau Mati

Di sisi lain, Dadan Sutisna, Sekretaris Yayasan Budaya Nusantara Digital, yang mengamati perkembangan digitalisasi aksara nusantara, menuturkan jika beradaptasi dengan teknologi digital tidak segera, beberapa aksara nusantara di ambang kepunahan. Aksara tersebut pernah hadir di masa lalu, tapi tidak lagi digunakan oleh masyarakat digital dan hanya menjadi artefak.

“Ada beberapa kekeliruan di masyarakat tentang digitalisasi aksara itu sendiri. Misalnya, dengan dapat digunakan untuk mengetik di perangkat lunak pemroses kata, aksara tersebut dinyatakan memenuhi digitalisasi. Padahal esensi digitalisasi bukan itu, melainkan ada standarnya sehingga dapat diterapkan di semua platform, termasuk bahasa pemrograman,” ungkap Dadan.

Menurutnya, hal pertama yang perlu dilakukan menuju digitalisasi aksara adalah mempersempit kontroversi di antara pemilik aksara tersebut. Jika dalam satu aksara terdapat beberapa varian, maka harus dibakukan, salah satunya melalui hasil musyawarah di antara komunitas. Kesepakatan bentuk aksara merupakan modal penting untuk mencapai tahap awal digitalisasi.

"Saat ini ada 17 aksara nusantara yang berpotensi untuk didigitalisasi. Beberapa sudah memenuhi standar Unicode, misalnya aksara Batak, Lontaraq, dan Rejang. Namun masih memerlukan langkah berikut, yakni tahapan pembakuan pada papan ketik, transliterasi, selain bentuk fon aksara tersebut pada media digital," tambah Dadan.

Sementara bagi yang belum masuk daftar di UNICODE, dituntut keseriusan dan kesepakatan dari berbagai pihak terutama komunitas pegiat aksara, supaya segera didaftarkan. Aksara-aksara tersebut, antara lain Pegon, Lampung, Serang, Kawi, Incung, Lota, Bima, Arab Melayu, Jontal, Buda, dan Palawa.

“Bagi Aksara yang berpotensi untuk didigitalitasikan, pendaftaran ke Unicode menjadi prioritas. Unicode merupakan gerbang menuju digitalisasi, karena lama-kelamaan bukti-bukti keberadaan aksara tersebut dapat hilang,” kata Dadan.

Hal lain yang prinsipal adalah persoalan adaptasi aksara. Secara umum, aksara nusantara awalnya digunakan untuk menuliskan bahasa setempat. Oleh karena itu, aksara nusantara memiliki variasi huruf berbeda-beda. Namun, saat ini dunia digital sudah lintas bahasa. Hal ini akan menjadi kendala jika aksara dengan keterbatasan jumlah karakter tidak beradaptasi dengan kebutuhan dunia digital.

“Oleh karena itu, berkaitan dengan pengembangan aksara nusantara, sebenarnya kita hanya punya dua pilihan, mau beradaptasi atau mati dengan sendirinya,” pungkas Dadan. (mdk/sya)