Merdeka.com - Alfons Tanujaya, pakar keamanan siber dari Vaksincom membeberkan angka 1,3 miliar registrasi SIM Card yang bocor. Angka ini bagi sebagian pengamat menyebutkan berlebihan dengan hanya penduduk negeri ini mencapai 275 juta. Namun, Alfons menemukan fakta lain.

"Setelah melakukan pengecekan dan menggunakan beberapa rumus simpel di spreadsheet untuk mengelompokkan data ada beberapa fakta menarik yang didapatkan," kata Alfons dalam keterangannya, Selasa (6/9).

Alfons melakukan investigasi ini menggunakan sampel data gratis sebanyak 2 juta yang diberikan peretas sebagai bukti. Sebagaimana diketahui menurut aturan Kominfo, 1 nomor Nomor Induk Kependudukan (NIK) maksimal boleh digunakan untuk mendaftarkan 3 kartu SIM. Lebih dari itu, melanggar aturan.

"Namun hanya dari 1 juta sampel data tersebut tercatat semua operator, baik operator yang dimiliki oleh swasta maupun operator plat merah semuanya melanggar ketentuan ini. Dan celakanya pelanggaran ini tidak tanggung-tanggung. Ada operator yang menggunakan 1 NIK untuk registrasi 91 kartu SIM," ungkap dia.

Menurutnya, jika melihat fakta tersebut, bisa dijelaskan mengapa dari pengguna SIM Card seluler yang diperkirakan 300 jutaan, ternyata teregistrasi sampai dengan Agustus 2022 bisa mencapai 1.3 miliar kartu SIM.

"Jika 1 NIK digunakan untuk mendaftarkan 5 kartu SIM saja, maka registrasi kartu SIMnya lebih dari 1.5 milyar. Dari sampel data yang diberikan, banyak NIK yang digunakan untuk mendaftarkan ratusan bahkan ribuan nomor SIM," jelas dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif ICT Insitute, Heru Sutadi mengatakan, jumlah data registrasi SIM Card yang diduga bocor, patut diragukan. Pasalnya, jika dilihat angka jumlah pengguna ponsel tak menyentuh 1,3 miliar.

"Kalau pengguna ponsel sekitar 345,3 juta. Dan kalau pengguna, ada di masing-masing operator. Yang tentunya sekitar 100-150 juta saja. Jadi kalau data yang bocor adalah data pengguna ponsel agak diragukan," kata Heru kepada Merdeka.com melalui pesan singkat, Jumat (2/9).

Meski begitu, kata Heru, kasus ini perlu diselidiki dan didalami. Tentunya terkait data apa sebenarnya dan dari mana sumber kebocoran data tersebut. Sebab kalau itu merupakan data pengguna ponsel selama ini, mungkin dari jaman misal sejak layanan seluler diperkenalkan di Indonesia.

"Jika iya, wah ini tentu menjadi preseden buruk perlindungan data pribadi di tanah air. Terlebih, ramainya kasus kebocoran ini memang mengindikasikan kita segera perlu UU PDP," jelas dia.