Merdeka.com - Berbagai organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk mencabut pembatasan akses internet yang sedang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Desakan tersebut disampaikan dalam bentuk surat teguran (somasi) yang ditujukan pada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Tidak hanya somasi, organisasi-organisasi juga menyerahkan boks berisi lebih dari 8000 tanda tangan dari petisi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet) dalam situs petisi Change.org bertajuk “Nyalakan lagi internet di Papua dan Papua Barat”.

Petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, dan Menkominfo Rudiantara.

Sebelum penyerahan dilakukan, para organisasi melakukan orasi di depan gedung Kominfo. Anggota-anggotanya yang hadir mengangkat papan-papan bertuliskan berbagai seruan untuk menyalakan kembali internet di Papua dan Papua Barat. Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto memimpin orasi.

"Kita tidak mungkin mundur ke belakang, ke jaman ketika semua informasi dibatasi hanya lewat telepon dan SMS, sehingga rasanya sangat tidak adil dan diskriminatif apabila kita membiarkan Papua dan Papua Barat, dimana ada berbagai masyarakat selain masyarakat asli papua, justru mereka berada dalam kegelapan informasi," kata Damar di depan Gedung Kemkominfo, Jumat (23/8).

Hari ini telah menjadi hari keempat pemerintah memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat. Pada hari Senin hingga Selasa lalu, pemerintah melakukan pembatasan akses informasi dalam bentuk throttling.

Kemudian dari Rabu hingga hari ini, berdasarkan laporan SAFENet ada pukul 13:00 WIT, masyarakat di Papua dan Papua Barat masih belum bisa mengakses internet.

"Ini bukan masalah hoax atau perusuh. Ini masalah diskriminasi ras yang tidak tuntas diselesaikan pada insiden di Surabaya. Karena keterlambatan dan ketidakmampuan pemerintah mngatasi kemudian dicari langkah yang sangat mudah, alih-alih menyelesaikan persoalan rasisme, maka yang dikorbankan adalah masyarakat Papua dan Papua Barat," lanjut Damar.

Damar menilai pemblokiran internet masih belum memiliki indikator yang jelas dan alasan yang detil. Pemblokiran juga berarti melanggar peraturan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengatakan mendapatkan akses internet adalah hak asasi manusia.

"Kita berharap pemerintah bisa memberikan alasan yang jelas kenapa internet dipadamkan. Hari ini kita hanya dijelaskan demi situasi kondusif dan normal," tuturnya.

Damar kemudian membandingkan pemblokiran akses ini dengan kasus pemblokiran yang pernah terjadi di India. Daerah Kashmir di India sempat diblokir akses internet dan telekomunikasinya.

Pemerintah mengatakan hal itu demi adanya keamanan dan ketenangan tetapi justru memicu kekerasan yang lebih besar.

"Ini yang sebetulnya tidak boleh dijadikan landasan untuk membenarkan tindakan pemadaman yang terjadi di Papua dan Papua Barat," kata Damar.

Reporter Magang: Joshua Michael