Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate buka suara terkait dengan beredarnya sertifikasi vaksin milik Presiden Jokowi. Menurutnya, persoalan ini alangkah baiknya menunggu pernyataan resmi dari pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Pasalnya, Kemenkes merupakan wali data informasi tersebut, sebelum akhirnya dimigrasi ke Kemenkominfo.

"Integrasi eHAC ke aplikasi PeduliLindungi dan migrasi aplikasi PL, PCare, dan Silacak ke data center Kominfo baru saja dilakukan, dan saat ini data PeduliLindungi di Data Center Kominfo. Terkait pertanyaan di atas ada baiknya menunggu rilis resmi dari Kemenkes sebagai wali data Covid-19," ungkap Menteri Johnny melalui pesan singkat, Jumat (3/9).

Lampiran sertifikat vaksinasi yang diduga milik Presiden Jokowi ini diketahui diunggah oleh akun Twitter @huftbosan. Tidak tanggung-tanggung, sertifikat vaksinasi yang biasanya terdapat di aplikasi PeduliLindungi tersebut diunggah di internet. Pengunggahnya pun tidak menyensor nomor NIK dan kode QR di sertifikat yang diduga milik orang nomor satu Indonesia ini.

Pakar Keamanan Siber, Pratama Persadha dalam pernyataannya mengatakan, data presiden bisa dilihat dari mana saja, termasuk dari KPU daerah ataupun pusat.

"Misalkan kita ambil tentang presiden beberapa kali mengikuti kontestasi Pilkada maupun Pemilu dari 2005, itu artinya data presiden sudah ada di KPU daerah maupun juga di pusat," kata Pratama.

Pratama pun mengatakan, bukan hal yang mengejutkan bahwa publik bisa mendapatkan data nomor KTP Jokowi.

"Belum lagi, bisa jadi karena kebocoran data yang sangat masif di negara kita beberapa tahun terakhir ini. Dari beberapa kebocoran KUP atau BPJS Kesehatan, kita bisa langsung mengecek nama presiden pada database tersebut," tutur Pratama.