Menkominfo: Permen OTT tunggu persoalan pajak Google selesai
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan Peraturan Menteri (Permen) OTT asing akan dibahas kembali setelah persoalan pajak Google selesai. Pernyataannya itu mengindikasikan bahwan Permen OTT asing dijamin akan molor lagi dari target yang pernah ditetapkannya yakni Maret 2016.
"Tunggu persoalan Google selesai. Kalau soal berapa pajak mereka, tanya ke pajak. Mereka yang lebih tahu, ucap Menkominfo saat ditemui usai rapat bersama KPI dan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/09).
Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), perputaran uang iklan digital dari Indonesia melalui Google, Facebook, Twitter, dan OTT asing lainnya itu bernilai sebesar USD 800 juta atau setara dengan Rp 10,6 triliun pada tahun lalu. Namun sayangnya, Indonesia tak kecipratan berkah dari pajak transaksi iklan digital mereka.
Direktur Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi, sempat mengeluarkan pendapat terkait sanksi yang ideal saat ini bagi Google. Sanksi ideal itu adalah dengan tidak melanjutkan proyek balon internet Google jika raksasa internet itu menolak diperiksa pajak. Menurut Menkominfo, hal itu adalah dua sisi yang berbeda.
"Kita ini masalah Google yang pertama adalah soal advertising. Nah advertising ada di mana? Kita selesaikan dulu persoalan advertising. Isu pajak Google itu ada di advertising," ujarnya.
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaBerikut adalah kata-kata yang kerap dicari di Google selama 2023.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survey internet Indonesia 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaSebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.
Baca SelengkapnyaPenggemar game di Indonesia ditaksir mencapai 65 juta orang
Baca Selengkapnya