Menkominfo: Indonesia Perlu Tambah Data Center
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengungkapkan, kapasitas data center di Indonesia masih tergolong rendah. Mengatasi itu, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur digital hilir berupa pusat data atau data center.
"Penggunaan atau konsumsi data per kapita Indonesia saat ini masih sangat rendah. Setara 1 watt per kapita atau sekitar 275 megawatt. Penduduk kita 275 juta," tutur Johnny dalam sambutannya saat peluncuran data center Metta DC ID01 di Jakarta Selatan, Rabu (26/10).
Johnny membandingkan dengan konsumsi data center Singapura yang mencapai 100 watt per kapita. Maka itu, dia berharap Indonesia dapat meningkatkan kapasitas data center-nya. Setidaknya hingga konsumsi 10 watt per kapita.
"Jika saja 10 watt per kapita, dibutuhkan 2,7 sampai 3 gigawatt," katanya.
Dia menjelaskan, pembangunan data center di Indonesia mengandalkan dua sektor, yakni publik dan privat. Adapun sektor publik melalui pemerintah akan membangun empat Pusat Data Nasional (PDN). Dibangun di empat lokasi, yaitu Jabodetabek, Batam, Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), dan Labuan Bajo.
Pemerintah, sebut Johnny, saat ini memiliki data center bersifat sementara untuk menyimpan data keperluan pemerintah. Namun demikian, pemerintah membutuhkan data center yang lebih terpusat dan permanen.
"Pemerintah saat ini menggunakan lebih dari 2.700 pusat data dan server yang tersebar di kementerian, lembaga pusat, dan daerah. Pemerintah terus terang mengalami kesulitan pada saat interoperabilitas data. Banyak kebijakan pemerintah harus berbasis data atau data driven policy," kata dia.
Maka itu, PDN nantinya bakal digunakan sebagai 'gudang' dari seluruh data milik pemerintah. Mulai pemerintah tingkat daerah hingga pusat.
"Pusat data (PDN) ini ibarat gudang. Setiap data, misalnya terkait data kependudukan di Dukcapil, data kesehatan di Kementerian Kesehatan, data keuangan di Kementerian Keuangan, itu semua nanti masing-masing geospasial. Tapi wali datanya disimpan di dalam pusat data pemerintah atau government cloud. Itu yang sedang kami bangun," jelas Johnny.
Johnny menambahkan, gencar pembangunan data center, baik oleh sektor publik maupun privat, diharapkan bisa mengambil alih data masyarakat yang kini tersebar di data center luar negeri.
"Data pemerintah harus disimpan di dalam negeri. Tetapi kita tidak bisa pungkiri data sektor privat sudah tersebar dimana-mana di dunia. Dengan kita bangun pusat data diharapkan bermigrasi ke Indonesia," ucapnya.
Reporter Magang: Michelle Kurniawan
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaPresiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar.
Baca SelengkapnyaDahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi juga menawarkan investasi di ekonomi hijau melalui infrastruktur yang berkelanjutan, dan pembangunan pusat data.
Baca SelengkapnyaYang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah pemerataan akses internet.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut kondisi itu sangat memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar untuk pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaSatelit Merah Putih 2 ini akan menjadi tolak ukur perkembangan digitalisasi Indonesia.
Baca Selengkapnya