Menkominfo Akui Penetrasi Fixed Broadband Masih Rendah

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengakui bahwa penetrasi fixed broadband atau Fiber to The Home (FTTH) di Indonesia masih rendah. Merujuk laporan World Bank 2021 mencatat penetrasi pita lebar tetap hanya mencakup 4 persen dari total populasi atau 16 persen rumah tangga. Secara total pelanggan fixed broadband di negeri ini sekitar 9,7 juta.

"Penetrasi fixed broadband memang masih belum seperti yang diharapkan. Nantinya secara bertahap akan diberikan dukungan pada fixed broadband," ungkap Johnny saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI di Jakarta, Rabu (8/6).

Saat ini pihaknya masih fokus menata spektrum frekuensi alias mobile broadband. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan refarming agar nantinya tata kelola frekuensi menjadi lebih baik.

Terpisah, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Zulfadly Syam mengatakan, penggunaan fixed broadband pada awal sebelum pandemi lebih banyak digunakan oleh sektor korporasi. Sehingga, penetrasi fixed broadband di Indonesia masih terbilang rendah.

"Kenapa rendah? Fixed broadband itu yang konsumsi adalah korporasi. Kemudian pada saat pandemi yang lalu, ternyata berdampak pada mindset masyarakat yang ingin meningkatkan kualitas internet dengan harga relative terjangkau tapi tidak mobile. Akhirnya ada peningkatan yang signifikan permintaan di luar dari sebelumnya. Sekarang sudah menjalar ke ritel. Jadi yang menyebabkan lambatnya penetrasi fixed broadband itu adalah kebutuhan dan segmentasinya," jelas Zul.

Zul pun berharap pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi agar penetrasi fixed broadband semakin meningkat.

"Yang kita butuhkan dari pemerintah adalah solusi komprehensif yang menyeluruh, mendukung adanya upaya perluasan infrastruktur fixed broadband," ungkap Zul.

Sementara itu menurut Ridwan Effendi, pengamat telekomunikasi dari ITB mengatakan adopsi fixed brodband di Indonesia terkendala mahalnya biaya penggelaran fiber optik. Harus ada insentif tarif retribusi dan back up keamanan pemerintah daerah dalam penggelaran ini. Masalah lain memang kabel laut untuk interkoneksi dan gateway itu memang mahal.

"Untuk itu perlu dicari kemungkinan membangun bersama atau menyewa kapasitas jika memungkinkan. Untuk daerah yang secara geografis sulit dalam penggelaran kabel maka harus dicari alternatif brodband selain melalui kabel seperti dengan teknologi 5G dan seterusnya," ujar Ridwan.