KADIN soal RUU PDP: Industri Sudah Sangat Menunggu Regulasi Ini

Rabu, 25 Mei 2022 12:23 Reporter : Merdeka
KADIN soal RUU PDP: Industri Sudah Sangat Menunggu Regulasi Ini ilustrasi internet. ©2014 Merdeka.com/Shutterstock/Syda Productions

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR RI sampai saat ini masih belum menemukan titik temu perihal lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Persoalannya adalah pemerintah menginginkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi berada di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara DPR, menginginkan lembaga tersebut berdiri secara independen.

Lantaran permasalahan ini, pada akhirnya berimbas terhadap selesainya RUU ini. Namun DPR RI Komisi I menargetkan RUU ini selesai di akhir Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 pada 7 Juli 2022.

"Mudah-mudahan ada titik temu, tidak di masing-masing di ujung yang berbeda, di kutub yang berbeda, saya kira ini memang merupakan jalan keluar agar undang-undang ini bisa segera selesai," ujar Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Terkait hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) turut berkomentar. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Firlie H. Ganinduto mengatakan lebih baik pemerintah dan DPR fokus pada penyelesaian RUU PDP daripada berdebat soal lembaga pengawasan itu.

"Menurut saya, baiknya itu, sudahlah fokus dulu terhadap isi secara makro UU-nya saja. Soal lembaga kepengawasan itu kan tataran mikro. Gak perlu dibahas detail dalam undang-undang," kata Firlie kepada Merdeka.com melalu sambungan telepon, Rabu (25/5).

Lebih lanjut Firlie berpendapat, alangkah baiknya soal lembaga kepengawasan perlindungan data pribadi diberikan kuasanya kepada Presiden. Nantinya Presiden yang akan menentukan apakah lembaga tersebut masuk di bawah komando pemerintah atau berdiri secara independen. Seperti yang tertera dalam UU ITE pasal 1 butir 23 sebagai referensi yakniPemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

"Yang lebih penting, RUU PDP ini sudah sangat ditunggu oleh seluruh industri. Industri ingin adanya kepastian hukum. Makanya, kami ingin segera RUU PDP disahkan. Dengan demikian, kami dari pelaku industri dapat melakukan adjustment sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada. Pada ujungnya, kami yang ada di industri nyaman beroperasi," jelas dia.

Terlebih saat ini, semua sektor industri tengah gencar melakukan digitalisasi dari segi layanan. Hal ini dilakukan agar nantinya proses bisnis yang dilakukan bisa lebih efisien. Di sisi lain juga mampu mendongkrak ekonomi digital negeri ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2021 menyebutkan potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan naik dua kali lipat menjadi USD 146 miliar pada 2025 dari USD 70 miliar di 2021.

[faz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini