Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

KADIN soal RUU PDP: Industri Sudah Sangat Menunggu Regulasi Ini

KADIN soal RUU PDP: Industri Sudah Sangat Menunggu Regulasi Ini ilustrasi internet. ©2014 Merdeka.com/Shutterstock/Syda Productions

Merdeka.com - Pemerintah dan DPR RI sampai saat ini masih belum menemukan titik temu perihal lembaga pengawas perlindungan data pribadi dalam RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Persoalannya adalah pemerintah menginginkan lembaga pengawas perlindungan data pribadi berada di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sementara DPR, menginginkan lembaga tersebut berdiri secara independen.

Lantaran permasalahan ini, pada akhirnya berimbas terhadap selesainya RUU ini. Namun DPR RI Komisi I menargetkan RUU ini selesai di akhir Masa Persidangan V DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 pada 7 Juli 2022.

"Mudah-mudahan ada titik temu, tidak di masing-masing di ujung yang berbeda, di kutub yang berbeda, saya kira ini memang merupakan jalan keluar agar undang-undang ini bisa segera selesai," ujar Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/5).

Terkait hal ini, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) turut berkomentar. Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Firlie H. Ganinduto mengatakan lebih baik pemerintah dan DPR fokus pada penyelesaian RUU PDP daripada berdebat soal lembaga pengawasan itu.

"Menurut saya, baiknya itu, sudahlah fokus dulu terhadap isi secara makro UU-nya saja. Soal lembaga kepengawasan itu kan tataran mikro. Gak perlu dibahas detail dalam undang-undang," kata Firlie kepada Merdeka.com melalu sambungan telepon, Rabu (25/5).

Lebih lanjut Firlie berpendapat, alangkah baiknya soal lembaga kepengawasan perlindungan data pribadi diberikan kuasanya kepada Presiden. Nantinya Presiden yang akan menentukan apakah lembaga tersebut masuk di bawah komando pemerintah atau berdiri secara independen. Seperti yang tertera dalam UU ITE pasal 1 butir 23 sebagai referensi yakniPemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

"Yang lebih penting, RUU PDP ini sudah sangat ditunggu oleh seluruh industri. Industri ingin adanya kepastian hukum. Makanya, kami ingin segera RUU PDP disahkan. Dengan demikian, kami dari pelaku industri dapat melakukan adjustment sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang ada. Pada ujungnya, kami yang ada di industri nyaman beroperasi," jelas dia.

Terlebih saat ini, semua sektor industri tengah gencar melakukan digitalisasi dari segi layanan. Hal ini dilakukan agar nantinya proses bisnis yang dilakukan bisa lebih efisien. Di sisi lain juga mampu mendongkrak ekonomi digital negeri ini. Sebagaimana diketahui, berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company 2021 menyebutkan potensi ekonomi digital di Indonesia diperkirakan naik dua kali lipat menjadi USD 146 miliar pada 2025 dari USD 70 miliar di 2021.

(mdk/faz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja

Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ratusan Kader PDIP di Majalengka Mundur, Hasto: Biasa Dinamika Partai

Ratusan Kader PDIP di Majalengka Mundur, Hasto: Biasa Dinamika Partai

Ratusan kader ini mengikuti langkah politik yang diambil Maruarar Sirait.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan

PDIP Ungkap Akar Rumput Kubu 01 dan 03 Suarakan untuk Bergabung: Demokrasi Harus Diselamatkan

PDIP tidak menutup kemungkinan terjadinya koalisi antara kubu Ganjar dan Anies di putaran kedua Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Terungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak

Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.

Baca Selengkapnya
Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!

Polda Jatim Jawab Hasto soal Kepala Daerah PDIP Ditekan Agar Tak Dukung Ganjar-Mahfud: Tak Benar!

Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya