Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Cegah PHK Lagi, Pengamat sebut Perlu Regulasi Mengatur Persaingan Harga

Cegah PHK Lagi, Pengamat sebut Perlu Regulasi Mengatur Persaingan Harga Ilustrasi startup. © CBC

Merdeka.com - Ignatius Untung, anggota dewan penasihat Indonesia E-Commerce Association (idEA), setuju bahwa maraknya PHK di industri startup digital terjadi karena adanya missmanagement, seperti yang dinyatakan oleh pakar ekonomi Rhenald Kasali. Namun, menurutnya kondisi ekonomi global tetap berpengaruh besar.

Untung mengatakan, jika dilihat dari berbagai perspektif, baik missmanagement maupun resesi ekonomi sama-sama berdampak pada fenomena tersebut. Kata dia, dari segi missmanagement hal ini terjadi akibat kebanyakan startup memilih untuk lebih dulu membesarkan nama daripada memperoleh profit, sehingga mereka pun rela membakar duit.

"Sedangkan, dari segi kondisi ekonomi, resesi membuat investor menyetop pendanaan karena nilai uang turun, bisnis pun akan turun juga," kata Untung kepada Merdeka.com dalam sebuah acara media gathering, Selasa (22/11).

Ia menjelaskan bahwa di masa yang penuh ketidakpastian ini, investor mempertimbangkan dua hal, yakni startup yang mereka danai berpotensi turun dan ketika nanti sudah di bawah, banyak bisnis atau aset yang akan dijual, investor menunggu momen itu.

"Nah dari perspektif itu, benar bahwa kondisi ekonomi membuat mereka melakukan layoff karena perusahaan belum profit, kalo belum profit berarti masih butuh suntikan dana sedangkan investor tidak mau menyuntik dana dulu untuk sementara," tambahnya.

Dari situ, Untung juga menambahkan satu lagi penyebab PHK, yakni perusahaan yang tak kunjung memperoleh profit akibat bakar duit berlebihan. Hal ini pun berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat berupa predatory pricing atau perang harga, ‘yang membuat startup rela mengeluarkan 2 juta untuk dapat omzet 1 juta’, meski menurut Untung saat ini ekosistemnya sudah jauh lebih sehat.

"Nggak apa-apa kalo dulu, sekarang sudah nggak bisa. Jadi, strategi yang dijalanin termasuk promo besar-besaran saya percaya sekarang harusnya sudah lebih sehat. Karena kalo itu nggak sehat, nanti juga tutup sendiri kok," ujarnya.

Untuk menjaga ekosistem bisnis tetap sehat, Untung mengatakan bahwa pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur predatory pricing karena ada bisnis-bisnis yang punya kemewahan berupa uang yang melimpah untuk ‘dibakar’ demi menggaet pengguna. Kata dia, untuk skala tertentu mungkin masih aman, tetapi kalau berlebihan dapat menyulitkan pelaku usaha yang bermain sehat.

"Dulu di depan mantan Menkominfo Rudiantara, Sri Mulyani, dan Nadiem sebelum jadi menteri, saya bilang ini harus diatur. Tapi sampai hari ini nggak ada diskusi untuk mengatur itu. Memang formula untuk mengaturnya tidak mudah, tapi menurut saya tetap harus dimulai untuk dieksplor," kata Untung.

Sebagaimana diketahui, pekan ini Grup GoTo mengumumkan PHK karyawan sebanyak 1300 orang. Setelah itu Ruangguru ‘ikut-ikutan’ melakukan pemutusan hubungan kerja ratusan karyawannya. Disusul oleh Sirclo yang memaksanya harus memangkas 8 persen dari total karyawan. Ketiga perusahaan teknologi menyebut biang keladi dari keputusannya itu adalah ekonomi global yang tak sehat alias resesi.

Reporter magang: Dinda Khansa Berlian

(mdk/faz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.

Baca Selengkapnya
Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang

Segini Potensi Kerugian Dialami Industri Perikalanan Jika Iklan Rokok Dilarang

Rencana aturan tersebut dapat merugikan industri media digital yang tengah kena disrupsi tiada henti.

Baca Selengkapnya
Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024

Saat ini investor cenderung memperhatikan arah kebijakan, kemungkinan perubahan-perubahan di sisi pemerintah yang akan mempengaruhi bisnis.

Baca Selengkapnya
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya
Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi

Cukai Rokok Naik 10 Persen Mulai 1 Januari 2024, BPS: Bakal Berdampak ke Inflasi

Meski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Ternyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara

Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.

Baca Selengkapnya
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Menteri Bahlil Kaget Pajak Hiburan Naik Hingga 75 Persen: Ini Mengganggu Iklim Investasi

Bahlil menilai kenaikan tarif pajak hiburan ini bisa berdampak terhadap perkembangan bisnis di Indonesia.

Baca Selengkapnya