Babak baru drama Uber, dipojokkan mantan petinggi soal suap dan peretasan

Merdeka.com - Baru-baru ini, sebuah surat yang ditulis Richard Jacobs yang merupakan mantan manager of global intelligence dari Uber, memojokkan Uber habis-habisan.

Melansir Techcrunch, surat yang disebut sebagai "Jacobs letter" ini menuduh bahwa salah satu divisi Uber bertanggung jawab atas beberapa kasus, mulai dari memata-matai konsumen, pencurian rahasia dagang, penyuapan pejabat asing, serta pengawasan terlarang.

Saat ini Uber tengah menghadapi tuntutan meja hijau dari divisi mobil otomatis dari Google yakni Waymo yang menuduh Uber mencuri rahasia dagang dan menggunakan rahasia tersebut untuk kepentingan Uber. Surat dari Richard Jacobs mengungkap bahwa salah satu divisi Uber yakni Strategic Service Group atau SSG, diduga mengambil rahasia dagang perusahaan lain melalui penyadapan dan pengumpulan data.

Surat ini ditulis dengan sangat detil terkait cara Uber melakukan kejahatan ini, namun beberapa kata atau kalimat ternyata disensor. Mulai dari mengakses data rahasia dari jarak jauh, mengakses data mitra pengguna Uber dengan 'menyamar' jadi penumpang atau driver, mencuri data daftar pengemudi Uber untuk meningkatkan posisi pasar Uber, dan beberapa hal lain yang terkait peretasan.

Selanjutnya, surat tersebut menyoal suap. Disebut Uber memiliki agen rahasia yang memiliki koneksi terhadap orang-orang penting untuk melawan komunitas taksi lokal serta pemerintah lokal. Selain itu agen rahasia tersebut punya koneksi yang punya 'backingan' polisi dan juga orang pemerintahan.

Uber sendiri mengalami tahun yang cukup berantakan. Di samping berbagai kasus yang dilakukan karena perilaku mitra pengemudi seperti pelecehan seksual dan rasisme di beberapa negara, Uber diduga menyogok pejabat asing supaya bisnis mereka bisa berjalan di negara dituju, dan salah satunya Indonesia. Melansir Bloomberg, Uber disebut menyuap polisi Indonesia supaya kantor mereka tetap beroperasi di luar lokasi terlarang untuk bisnis.

Jaksa AS sebelum ini juga sudah mengusut dugaan pelanggaran Uber di lima negara Asia: China, India, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan.

Di Malaysia, Uber juga pernah menyumbangkan dana USD 10 ribu kepada kelompok pengusaha Malaysian Global Innovation Creativity Centre, yang berakhir didapatkannya investasi besar pada Uber dari sana dan UU soal pengoperasian taksi online muncul dalam waktu dekat.

Belum lagi soal pengakuan diretasnya 57 juta data pengguna dan mitra Uber pada 2016, yang terdiri dari nama, alamat email dan nomor telepon, serta nama dan nomor lisensi pengemudi sebanyak 600.000 pengemudi di Amerika Serikat.