Zumi Zola Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menahan mantan anggota DPRD Jambi, tersangka kasus dugaan suap terkait ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Mantan legislator Jambi yang kini ditahan adalah Mauli.

Kelimanya merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait ketok palu pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018. Mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini, Senin (8/5) hingga 27 Mei 2023.

28 mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. Para tersangka meminta uang kepada mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola menggunakan istilah ketok palu dengan jaminan pengajuan RAPBD Jambi disetujui.

Kumpulan potret terbaru aktor sekaligus mantan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola, usai bebas dari penjara. Habiskan waktu bertemu dengan anak dan mantan istri. Simak ulasannya:

Zumi Zola sebelumnya menghirup udara bebas setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin pada Selasa (6/9) dengan bebas bersyarat.

Ali mengatakan, penahanan Apif kini menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor padan PJ Jambi. Namun untuk sementara penahanan Apif masih akan dilakukan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih, Jakarta.

Apit Firmansyah merupakan tersangka baru dalam kasus ini. Apit Firmansyah disebut-sebut orang kepercayaan Zumi Zola. Apit ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Jambi.

Apit dijerat sebagai tersangka berdasarkan pengembangan kasus yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Apit merupakan tangan kanan atau representasi dari Zumi Zola sejak 2010.

Dia mengungkapkan, pemberian uang oleh tersangka PS diduga agar perusahaan miliknya bisa mendapatkan beberapa proyek di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2017. Di mana PS telah menyiapkan dana sekitar sejumlah Rp2,3 Miliar

Ali mengatakan, tim jaksa penuntut umum selaku termohon dalam perkara PK Zumi Zola ini akan menyusun jawaban atas permohonan PK. Jawaban akan disampaikan dalam persidangan lanjutan 22 Januari 2021.

Zumi sendiri turut hadir dalam sidang perdana PK tersebut. Sidang rencananya akan dilanjutkan pada 22 Januari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban KPK sebagai termohon.

Kesaksian serupa soal duit Rp10 miliar untuk bisnis singkong keluarga Zola juga diungkapkan Asrul Pandapotan. Dia mengatakan, dari duit yang diminta itu, Arfan hanya bisa menyanggupi Rp5 miliar saja.

Hingga saat ini KPK sudah menjerat 183 legislator dalam kasus korupsi.

Ketiga mantan pimpinan DPRD Jambi itu yakni mantan Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), manta Wakil Ketua DPRD AR. Syahbandar (ARS), dan mantan Wakil Ketua DPRD Chumairi Zaidi (CZ).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan dari terpidana kasus korupsi. Salah satunya action figur koleksi terpidana kasus suap dan gratifikasi Gubernur Jambi Zumi Zola.

KPK bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi melelang dua kendaraan roda empat milik terpidana eks Gubernur Jambi Zumi Zola. Dua kendaraan tersebut bermerk Suzuki tipe APV STD berwarna silver dengan nomor polisi B 1537 SIX dan B 1538 SIX. Dua-duanya dengan limit harga Rp 31.858.000.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan Gubernur Jambi Fachrori Umar hati-hati dalam pembahasan anggaran. Dia tak ingin kasus korupsi yang menjerat Zumi Zola kembali terulang di Jambi.

Bahtiar menegaskan, Keppres pun sudah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Menurutnya, dengan keluar hal tersebut, DPRD Jambi mempunyai dasar hukum untuk melakukan Paripurna pengumuman pemberhentian.

Sebulan kemudian, pada 3 Juli 2018, KPK mengamankan Bupati Bener Meriah Ahmadi dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam OTT. KPK menangkap Ahmadi lantaran memberi suap kepada Irwandi terkait dana otonomi khusus (Otsus) Aceh.

Agus meminta agar para tersangka yang menerima suap 'ketok palu' dari Zumi Zola segera mengembalikan uang. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meringankan hukuman para tersangka.