WTP

Kementerian Kehutanan menegaskan opini WTP bukan menjadi akhir dari upaya perbaikan tata kelola.

Pemerintah Kota Palangka Raya berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas LHP LKPD TA 2025 dalam 60 hari, demi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pemkot Palangka Raya kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini WTP ke-10 kalinya, menegaskan komitmen kuat dalam menjaga transparansi keuangan daerah demi pelayanan publik yang optimal.

Pemkab Probolinggo sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 kali berturut-turut atas LKPD TA 2025, bukti kuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Pemkab Kubu Raya berhasil meraih opini WTP ke-12 kalinya. Bupati Sujiwo menekankan bahwa WTP Kubu Raya bukan sekadar prestasi administratif, melainkan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Kementerian PPN/Bappenas terus menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, dengan rekomendasi BPK yang signifikan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Bappenas.

Fraksi PDIP juga mengapresiasi Kemendes PDT yang mendapat predikat WTP atas hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.

Pada tahun 2004-2008 LKPP mendapat predikat opini tidak memberikan pendapat (TMP). Kemudian LKPP tahun 2009-2005, BPK memberikan opini Wajar Dengan pengecualian (WDP).

Ini merupakan kali keenam Pemprov DKI Jakarta menyematkan predikat tersebut sejak tahun 2017. Dia mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan keuangan jajaran Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan anggaran dan program kegiatan yang telah dikerjakan selama 2022.

Menurut Bupati OKU Timur H. Lanosin, penghargaan ini karena Pemkab mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik terutama sebagai penanggungjawab keuangan daerah untuk bisa mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

BPK menemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK memberikan sejumlah catatan sebagai bahan evaluasi. Antara lain soal sekolah, infrastruktur hingga penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Prestasi Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan apresiasi. Yang terbaru, kabupaten ujung timur Pulau Jawa ini diganjar penghargaan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Jatim.

Setelah pada 11 Mei 2021 lalu Kota Tarakan dinyatakan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , pada Senin (11/10) bertempat di Gedung Gabungan Dinas Pemerintah Provinsi Kaltara, Wali Kota Tarakan Khairul, menerima piagam Opini WTP yang diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara.

Kementerian Ketenagakerjaan berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 dari BPK RI. Dengan capaian ini, Kemnaker berhasil mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-berturut.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2020 pada Kementerian Pertanian.

Torehan prestasi terkait laporan keuangan kembali diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. Untuk kedua kalinya, Kemenpora akhirnya mendapatkan penilaian laporan keuangan tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful mengatakan capaian opini LKPD Tahun 2020 pemerintah kota Makassar perlu digaris bawahi, karena sebelumnya dibawah kepemimpinan Wali Kota Danny telah berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 5 kali berturut turut.

Diakui Mendagri, menyusun penganggaran dan merealisasikannya di tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 merupakan pekerjaan yang tak mudah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan BPKH Tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).