UU HKPD

Pemerintah Kabupaten Bulungan menyambut baik perpanjangan masa transisi penerapan Batas Maksimal Belanja Pegawai 30 persen. Simak bagaimana Pemkab Bulungan menyusun strategi fiskal daerahnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sulteng 2026 mengalokasikan Rp2,3 triliun untuk belanja pegawai, mencapai 47,05% dari total belanja daerah. Simak rinciannya dan perbandingannya dengan aturan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Banggai mengalokasikan Rp1,13 triliun untuk belanja pegawai pada APBD 2026, mencapai 41,70% dari total belanja daerah, jauh di atas batas 30% sesuai UU HKPD.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pekanbaru menyediakan stan gratis bagi dealer mobil dan motor. Langkah ini bertujuan mendorong penjualan kendaraan sekaligus meningkatkan Peningkatan Pajak Kendaraan Pekanbaru melalui kebijakan opsen PKB.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penyesuaian Belanja Pegawai untuk patuhi UU HKPD, namun menegaskan tidak akan ada dampak pada status dan jumlah PPPK.

Belanja Pegawai Pemkot Palu pada APBD 2026 mencapai 52,86 persen dari total belanja daerah. Angka ini jauh di atas batas maksimal 30 persen yang diatur UU HKPD mulai 2027, menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah daerah.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak boleh dipecat jika kontraknya belum berakhir, memberikan jaminan perlindungan PPPK di tengah isu keterbatasan anggaran daerah.

Bupati Bangka Fery Insani memastikan ribuan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak akan dihentikan. Ia menegaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka masih mencukupi untuk belanja pegawai, menepis kekhawatiran terka

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait wacana perumahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK Sulawesi Selatan), meski evaluasi kinerja terus berjalan untuk memastikan efektivitas.

Kebijakan diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 10% dari Pemprov Jabar selama Lebaran 2026 berhasil mendongkrak pendapatan daerah secara signifikan, mendapat apresiasi DPRD Jabar.

DPRD Situbondo mendesak pemerintah daerah segera menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dengan fokus utama pada belanja modal.

Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.