Utang Indonesia

BI mencatat utang luar negeri Indonesia US$ 453,4 miliar pada kuartal II 2026. Kenaikan dipicu ULN publik, sementara swasta masih terkontraksi.

BI mencatat posisi ULN swasta pada kuartal I 2026 tercatat sebesar USD 191,4 miliar, menurun dibandingkan dengan posisi pada kuartal IV 2025.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Purbaya menjelaskan, lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio.

Menkeu Sri Mulyani menyebut, kondisi utang pada masa transisi pemerintahan masih dalam batas aman.

Pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang bertujuan menjaga stabilitas serta momentum pertumbuhan ekonomi.

Posisi utang pada November yang nyaris Rp7.000 triliun itu tumbuh sebesar 5,4 persen (YoY), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024.

Program ini berfokus pada tiga bidang reformasi penting, yaitu menyempurnakan infrastruktur inklusi keuangan.

Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan pihaknya akan mengecek nilai bunga pinjaman dari ADB tersebut.

Pertumbuhan kapasitas pembangkitan listrik telah membantu Indonesia mengatasi sebagian besar kendala pasokan listriknya.

Mayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.

Kemampuan fiskal negara masih relatif kuat. Rasio penerimaan pajak yang berada pada level 10,2 persen pada 2023 juga masih mungkin untuk didongkrak ke depan.

Sekitar 55 persen dari kenaikan ini berasal dari negara-negara maju, terutama didorong oleh AS, Prancis, dan Jerman.