transparansi dana

DPR RI menyetujui RUU Pengelolaan Keuangan Haji sebagai usul inisiatif, menandai komitmen kuat untuk tata kelola dana haji yang lebih transparan, adil, dan proporsional demi jemaah.

Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan Dana Hibah Ormas Jayapura senilai Rp1,2 miliar kepada 17 organisasi kemasyarakatan, bertujuan memperkuat peran ormas dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan Wakil Menteri HAM mengenai sumber pendanaan NGO memicu polemik. Jakarta Institute menilai pembahasan ini sebagai bagian dari fungsi kehati-hatian negara demi transparansi dan akuntabilitas gerakan sipil.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf tegas minta jajarannya cegah Penyalahgunaan Dana Haji. Kolaborasi dengan KPK diperkuat demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.