Tenaga Medis

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sekda Kalbar) Harisson menyoroti pentingnya pelayanan dokter humanis dan kompeten untuk masyarakat. Simak harapan Pemprov Kalbar untuk peningkatan kualitas tenaga medis.

Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) meluncurkan program Beasiswa Tematik untuk mencetak SDM kesehatan unggul, menjawab kebutuhan tenaga medis profesional di 20 kecamatan yang masih kekurangan.

Pemprov Kaltim meluncurkan Gratispol Pendidikan Dokter Spesialis, program strategis atasi kekurangan tenaga medis profesional dan tingkatkan layanan kesehatan di seluruh wilayah Kaltim.

Dinas Kesehatan Kolaka menyelenggarakan pelatihan Advanced Cardiac Life Support (ACLS) untuk tenaga medis guna meningkatkan kesiapsiagaan dan kualitas penanganan kegawatdaruratan jantung demi keselamatan pasien di wilayah tersebut.

Kementerian Kesehatan memulai program vaksinasi Measles-Rubella (MR) bagi puluhan ribu tenaga kesehatan di 14 provinsi berisiko tinggi, sebagai upaya menekan lonjakan kasus campak dan rubella.

Pemerintah Kota Medan serius mengkaji penambahan dokter spesialis di RSUD H. Bachtiar Djafar guna pemerataan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Medan Utara.

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) mengungkapkan misinformasi di media sosial menjadi faktor utama anjloknya cakupan Vaksinasi Campak, mengancam kekebalan kelompok di Indonesia.

Dinas Kesehatan Natuna siagakan tenaga medis dan ambulans di 11 posko strategis selama arus mudik Lebaran 2026. Ini wujud komitmen Dinkes Natuna Siaga Mudik Lebaran demi kelancaran dan keamanan pemudik.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menjamin layanan kesehatan tetap optimal dan siaga penuh selama libur Lebaran 1447 H, memastikan masyarakat mendapatkan akses medis tanpa hambatan.

RSUD Jayapura berencana membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi berbasis rumah sakit. Inisiatif ini diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di Tanah Papua.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pentingnya pembentukan organisasi profesi tunggal tenaga kesehatan demi tata kelola yang kuat dan perlindungan publik.

Peresmian Medical Learning and Research Center (MeRC) di Universitas Palangka Raya (UPR) menjadi langkah strategis pemerintah dalam penguatan fasilitas medis nasional dan pemenuhan kebutuhan dokter di Indonesia.

Anggota DPD RI Hartono mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera mempercepat program penugasan khusus tenaga medis di Papua Barat Daya guna mengatasi kekosongan nakes.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesiologi dan Terapi Intensif di Universitas Cenderawasih (Uncen), Jayapura, sebagai langkah strategis mengatasi dispari

Pemkab Sorong Selatan menambah empat dokter umum putra daerah untuk optimalkan layanan kesehatan Sorong Selatan di puskesmas dan RSUD. Ini langkah strategis mengisi kekosongan tenaga medis dan tingkatkan kualitas pelayanan.

Sembilan guru dan perawat berhasil dievakuasi dari Korowai setelah insiden penembakan pesawat oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), memicu perhatian serius terhadap keamanan di Papua.

Peluncuran Prodi Dokter Spesialis Undana menjadi harapan baru bagi NTT untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter. Simak bagaimana program ini akan mengubah peta layanan kesehatan di wilayah timur Indonesia.

RSUD dr. Iskak Tulungagung berencana melakukan penambahan mesin hemodialisis secara signifikan untuk memenuhi tingginya kebutuhan layanan cuci darah bagi pasien di Tulungagung dan sekitarnya.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menggalakkan sistem Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit untuk mengatasi kekurangan dokter spesialis di Indonesia, khususnya di daerah 3T. Inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat produksi tenaga medis

Kementerian Kesehatan menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan, menegaskan independensi serta kepastian hukum dalam tata kelola profesi kesehatan di Indonesia.