Sumber Daya Air

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengambil langkah proaktif dengan pembangunan embung karhutla di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mengantisipasi musim kemarau ekstrem.

KemenPUPR menginstruksikan percepatan Perbaikan Infrastruktur Lampung, khususnya jaringan irigasi dan pompa air di Mesuji-Tulang Bawang, demi optimalisasi pasokan air bagi petani dan ketahanan pangan.

Pemerintah Kota Kupang membentuk Forum PSDAT untuk mengatasi krisis air di Kupang, mendorong efisiensi dan konservasi sumber daya air melalui pengelolaan terpadu dan kolaborasi lintas sektor.

Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Selatan mengimbau masyarakat untuk membatasi penggunaan air tanah Jakarta guna mencegah penurunan muka tanah yang terus terjadi, serta mendorong pemanfaatan air perpipaan sebagai solusi berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menyiapkan 1.222 unit irigasi perpompaan untuk menghadapi potensi El Nino pada tahun 2026. Kesiapan Irigasi Perpompaan Lampung ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfasilitasi Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Wilayah Pertahanan bagi Perwira Seskoad, memperkuat sinergi PU Seskoad untuk ketahanan nasional melalui pemahaman infrastruktur yang tangguh dan adaptif.

Pemerintah Kabupaten Bangli, Bali, membangun Hutan Adat Giri Upawana seluas 70 are di Desa Tiga untuk menjaga ekosistem alam dan sumber daya air, sekaligus mendorong desa wisata berbasis komunitas di Bangli.

Polres Kuningan selidiki dugaan penggunaan mata air ilegal di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menyusul laporan masyarakat. Penyelidikan ini berfokus pada pemanfaatan sumber air tanpa izin resmi di kawasan konservasi.

DPRD Jawa Barat secara resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Raperda penting, termasuk pajak daerah dan sumber daya air, hingga akhir 2025 demi regulasi berpihak masyarakat.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum menargetkan peningkatan kapasitas tampungan air hingga 59,08 meter kubik per kapita per tahun pada 2027, sebuah langkah krusial untuk ketahanan pangan nasional.

BBWS Serayu-Opak gencar sosialisasikan pentingnya Perizinan Pemanfaatan SDA di Wonosobo untuk tata kelola berkelanjutan, dengan sanksi pidana tegas bagi yang melanggar.

DPRD Kabupaten Bogor bersama Kemenkumham Jabar gelar rapat penting membahas Harmonisasi Raperda Lingkungan terkait pengelolaan sampah dan sumber daya air. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat?

Inspeksi mendadak Dedi Mulyadi ke pabrik Aqua Subang mengungkap keluhan warga Aqua yang sulit mendapatkan air bersih, padahal air dari pabrik diangkut dan dijual mahal.

DPRD Kabupaten Bogor baru saja membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting. Apa saja regulasi Raperda DPRD Bogor yang akan memperkuat tata kelola dan pelayanan publik di Bogor?

Kemenkum Kalsel serius mengawal harmonisasi Raperda Garis Sempadan Sungai di Banjarbaru, memastikan regulasi ini kuat untuk pelestarian lingkungan dan tata ruang. Apa saja penyempurnaannya?

Sinergi Kodam XIII/Merdeka dan BWS Sulawesi I terjalin erat untuk pengelolaan sumber daya air di Sulawesi Utara. Bagaimana kolaborasi ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pemerintah Kabupaten Banjar serius siapkan lahan Bendungan Riam Kiwa, proyek strategis nasional yang dinanti. Apa saja manfaatnya bagi masyarakat Banjar dan sekitarnya?

Anggota DPRD Sumbar sosialisasikan Perda Pengusahaan Air Tanah di Kota Solok. Aturan ini penting untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air. Apa dampaknya bagi lingkungan?