suap hakim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan, menyuap hakim PN Depok demi mempercepat eksekusi lahan sengketa karena pertimbangan urgensi bisnis.

Sidang pembacaan dakwaan eks Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta di di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,

Hakim Eko dimutasi menjadi hakim Pengadilan Tinggi (PT) Papua Barat.

Ketika itu ada orang datang dan langsung melakukan penyisiran di rumah tersebut.

Mereka terjerat kasus suap dan gratifikasi vonis lepas perkara korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) perio 2021-2022.

Sedangkan, dua hakim nonaktif lainnya Erintuah Damanik dan Mangapul dituntut masing-masing 9 tahun penjara

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan, hukuman berat wajib diberikan.

"Tuntutan hukuman maksimal (seumur hidup/mati) bagi hakim dan pengacara korup," kata Dendi.

Sejauh ini, KY telah berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“Jika ada hirarki antara hukum dan keadilan, saya akan selalu memilih keadilan,” ujar Todung Mulya Lubis.

Putusan lepas diberikan majelis hakim kepada tiga korporasi terdakwa korupsi ekspor CPO.

Sistem peradilan Indonesia tengah disorot. Berkali-kali hakim ketangkap tangan menerima suap.

Kasus tersebut terkait suap impor minyak goreng dengan nilai suap mencapai Rp60 miliar.

Salah satu ulama kondang di tanah air asal Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz Das’ad Latif belum lama ini berbagi kekesalan.

Hal itu terungkap setelah penyidik Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Djuyamto (DJU) selaku hakim PN Jaksel yang dulunya menjadi ketua majelis hakim kasus

Perkara tersebut terdaftar dengan tiga nomor perkara yang berbeda namun keseluruhan ditangani oleh tiga hakim yang sama.