Sri Mulyani Indrawati

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka memenuhi undangan Sesmenko Polhukam untuk membahas utang pemerintah. Dalam waktu dekat Jusuf mengaku akan bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dinobatkan sebagai orang terkaya versi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rionald Silaban mengelola harta kekayaan sebesar Rp 11.454,67 triliun.

Namun adanya hubungan Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto dengan CMNP dan Bank Yama menjadi fokus Pemerintah mengenai kewajiban negara.

Saat berjalan, Megawati tampak bahagia melihat tampilan baju adat Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Ida Dayak sedang ramai diperbincangkan karena dipercaya mampu mengobati sejumlah penyakit pada tulang. Dalam proses pengobatannya, dia kerap menari dan membaca mantra. Banyak yang menyayangkan, aksi tersebut belakangan kerap diparodikan banyak orang.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menantang Menko Polhukam Mahfud MD. Benny meminta Mahfud mengusut kasus dahsyat terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Rp189 triliun di Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Anggota Komisi XI DPR dari fraksi PDIP Marsiaman Saragih berbicara soal DBH atau Dana Bagi Hasil perkebunan sawit di Provinsi Riau. Menurutnya, tidak semua pemerintah daerah paham dengan pembagian DBH.

Menteri Keuangan yang juga anggota Komite TPPU, Sri Mulyani mengungkapkan, latar belakang perbedaan data dengan Mahfud MD. Data yang dimaksud mengenai transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.

Komisi III DPR kembali menggelar rapat kerja membahas transaksi janggal Rp349 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan, Selasa (11/4). Rapat dihadiri Menko Polhukam Mahfud MD, PPATK dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi tudingan artis Soimah mengatakan rumahnya didatangi petugas pajak membawa debt collector. Ditjen pajak, berdasarkan hasil investigasi, membantah tuduhan Soimah.

Menko Polhukam Mahfud MD sekaligus Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komnas TPPU), menyampaikan perkembangan terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun pada lingkungan Kementerian Keuangan.

Benny mengatakan operasi tersebut diduga berawal sejak Sri Mulyani menyatakan penolakan terhadap wacana membeli minyak dari Rusia.

Anggota Komisi III DPR Bambang Wuryanto membahas, kondisi panas pembahasan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan. Menurutnya, keadaan memanas usai saling lempar tantangan antara anggota komisi III dan Mahfud MD.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan mendorong Menko Polhukam Mahfud MD lebih berani membongkar data Rp349 triliun transaksi janggal pada Kemenkeu. Dengan gaya suka menyerang, seharusnya Mahfud mampu membuka kejanggalan itu seterang-terangnya.

Menko Polhukam Mahfud MD memiliki data berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Data tersebut terkait nominal transaksi mencurigakan yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Mengetahui hal ini, anggota DPR pun emos

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan, aturan pembayaran gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada tahun ini, gaji ke-13 akan cair mulai Juni dengan skema besaran sama seperti THR. Adapun, pemerintah memutuskan untuk memberi gaji ke-13 dengan maksud mendorong aktivitas masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengumumkan, aturan pembayaran tunjangan hari raya (THR) PNS beserta pensiunan. THR tahun ini akan diberikan sebesar gaji pokok dan tunjangan melekat beserta 50 persen tunjangan kinerja. Pencairan THR akan dilakukan mulai H-10 Idulfitri.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu memprotes keras langkah Menkeu Sri Mulyani. Dalam rapat di DPR, Senin (27/3) kemarin, Masinton bahkan menyebut Sri Mulyani amatiran. Sebelumnya, Masinton juga menyindir kerja Mahfud MD dengan sebutan menteri komentator.

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (27/3). Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani sempat berbicara soal ratusan surat dari PPATK. Semua kehebohan ini bermula dari Menko Polhukam Mahfud MD pada 8 Maret 2023. Sementara Sri Mulyani mengaku belum menerima surat pemberitahuan.