Sistem Hukum Indonesia

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang konsep pemaafan KUHP baru demi terwujudnya sistem hukum yang progresif dan berorientasi keadilan restoratif.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan fenomena 'no viral no justice' adalah sinyal bahaya bagi sistem hukum Indonesia, menyoroti kekecewaan publik terhadap proses keadilan yang lambat.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pemahaman masyarakat sebagai tantangan terbesar dalam pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, demi terwujudnya sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu aktif mensosialisasikan penerapan KUHP Baru yang akan berlaku efektif pada awal Januari 2026 sebagai fondasi hukum nasional yang modern dan adaptif.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar kuliah umum untuk mendalami perbandingan sistem hukum Indonesia Polandia, khususnya dalam tantangan konstitusi di era demokrasi modern.