Sengketa tanah Pulau Pari

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan, indikasi kegiatan reklamasi di dekat Pulau Pari, Kepulauan Seribu melanggar peraturan.

Oleh karena itu, ia menilai kalau kasus mafia tanah telah menjadi kejahatan Extra Ordinary Crime ( menghilangkan hak asasi manusia) yang harus dilakukan pemberantasan secara bersama-sama dengan institusi lainnya.

Sengketa lahan di Pulau Pari berawal pada 2014 ketika perwakilan PT Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik perusahaan tersebut. Perusahaan mengklaim memiliki sertifikat hak milik.

"Selama ini masyarakat sudah tinggal lama di sana sudah turun-temurun. Kekhawatiran kami ketika LAHP ORI tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi kami optimistis harapan kami tidak pernah hilang," sambungnya.

Tiba di Ombudsman, Sandiaga disambut warga Pulau Pari dengan salawat. Warga pun masih melakukan aksinya di depan gerbang keluar sebelah kiri kantor Ombudsman RI sambil masih berorasi dan sesekali menyanyikan yel-yel atau lagu-lagu yang sudah mereka persiapkan.

Warga sendiri sudah melaporkan kepada Ombudsman terkait dugaan penyalahgunaan wewenang Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada PT Bumi Pari Asri di atas tanah yang selama ini ditempati warga.

"Sebelumnya damai saja, pas ada pematokan tanah warga mulai resah," ujar Fatoni

Kepemilikan tanah di Pulau Pari oleh PT Bumi Asri bertentangan dengan aturan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta

"Kalau toh tanah ini enggak dijual, mereka mengancam" ujar Matsani