Dituding Lulung suap Ketua DPRD DKI Rp 12,7 T, ini pembelaan Sekda
Dia mengatakan, kedatangannya bertemu Prasetyo untuk mempertahankan sistem e-budgeting yang diusung oleh Ahok.
Dia mengatakan, kedatangannya bertemu Prasetyo untuk mempertahankan sistem e-budgeting yang diusung oleh Ahok.
Suap itu dalam bentuk berkas tanah seharga Rp 6 miliar.
Lulung menambahkan, tak ada dana siluman sebagaimana dituduhkan Ahok.
DPRD DKI Jakarta telah menunjuk kuasa hukum Razman Arif Nasution menghadapi Ahok.
Dalam percakapan itu, mereka berdua terlibat pembahasan soal Ahok yang melapor 'dana siluman' ke KPK.
Keduanya merasa difitnah. Mereka juga mengadukan media massa memberitakan gambar pesan singkat itu.
"Sekarang NasDem besok pasti PKB," imbuhnya.
Saat Jokowi masih gubernur, keduanya sudah pernah berencana membongkar kelakuan DPRD.
Beredar SMS percakapan antara Lulung dan Taufik yang panik menghadapi gebrakan Ahok soal dana siluman. Benarkah itu?
Lulung mengatakan, tugas dan fungsi DPRD DKI adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran.
"Itu namanya fitnah banget. Gue masih mampu bikin buku gue sendiri!" kata Ahok.
Ahok mengaku tidak takut bila nantinya laporan ini disidik dan dia dipanggil. Sebab dia merasa tidak bersalah.
Ahok meminta KPK untuk segera menyelidiki dana Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2015 versi DPRD DKI yang diduga siluman.
"Kita malu dituding korupsi sebagai wakil rakyat," kata Prasetyo Edi Marsudi.
Ahok pun membawa segepok bukti soal dugaan penyimpangan itu.
Ahok dinilai kebingungan akibat DPRD DKI mengajukan hak angket kepada dirinya.
Dalam pertemuan, kata Ahok, dirinya juga menyampaikan ke Jokowi soal komitmen terapkan e-budgeting di seluruh Indonesia.
Lulung menilai pernyataan Ahok kurang pantas diucapkan sebagai seorang pemimpin.