Herman menegaskan, bahwa konsentrasinya fokus bekerja untuk mensejahterakan warga Cianjur. Kemudian, memberikan hak-hak yang semestinya bagi warga Cianjur pasca gempa bumi.

Herman menegaskan bahwa semua alur bantuan, penerimaan hingga distribusi sudah tercatat. Dia berharap isu dugaan penyelewengan bantuan asing ini tidak banyak berpengaruh pada upaya penanganan korban gempa.

Bupati Cianjur, Jawa Barat membantah tuduhan penyelewengan dana bantuan untuk korban bencana gempa bumi di wilayahnya. Ia mengaku tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan, apalagi sampai menjualnya ke pasar.

Permohonan kasasi yang diajukan pada 23 Maret 2020 itu diputus oleh Hakim Agung Agus Yunianto, Leopold Luhut Hutagalung serta Surya Jaya pada 20 Mei 2020.

Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan, pihaknya memutus kasasi bupati Cianjur 20 Mei 2020. Putusan dipimpin oleh majelis hakim Surya Jaya.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman 8 tahun penjara kepada Bupati nonaktif Cianjur Irfan Rifano Mochtar. Hukuman lainnya berupa pencabutan hak politik lima tahun dan denda sebesar Rp900 juta.

Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor PN Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin (25/4). Ia didakwa memotong atau meminta jatah uang kepada penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Sejauh ini, lanjut Febri, sudah ada 51 saksi yang diperiksa untuk keempat tersangka. Masing-masing tersangka sendiri telah diperiksa sebanyak dua kali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ade Barkah terkait dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2018 yang melibatkan bupati nonaktif Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM).

KPK Kembali Periksa Hakim PN Jaksel dan Kepala Bidang SMP Dispenkab Cianjur. Iswahyu Widodo diperiksa terkait kasus dugaan menerima suap dalam kasus putusan perkara perdata di PN Jaksel. Sedangkan Rosidin diperiksa terkait kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Cianjur non-aktif Irvan Rivano Muchtar terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati nonaktif Cianjur. KPK juga memperpanjang penahanan tiga tersangka lainnya yakni Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur bernama Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Irvan Rivano Muchtar Ditangkap, Masyarakat Cianjur Bawa Piala untuk KPK. Piala dari masyarakat Kabupaten Cianjur diberikan kepada KPK sebagai bentuk apresiasi dan syukur atas tertangkapnya Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang terjaring dalam operasi tangkap tangan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan. Irvan diduga memotong dana untuk pembangunan fasilitas sekolah yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Penyidik KPK penggeledahan dan meminta keterangan tujuh staf Dinas Pendidikan Cianjur, Jawa Barat, selama 10 jam. Saat keluar ruangan, penyidik membawa berkas yang tersimpan di dalam empat kardus dan satu koper.

Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar ditetapkan tersangka oleh KPK atas kasus dugaan korupsi terkait DAK Pendidikan.

Informasi yang berhasil dihimpun, Pimpinan Pesantren At-Taqwa, Umar Burhanuddin menggelar acara makan bersama dengan warga bertajuk 'Ngaliwet 1.000 Kastrol'. Pihaknya menyiapkan 2.000 liter beras dan lauk pauk yang dimasak secara sukarela warga sekitar. Makanan itu disajikan di alun-alun Cianjur.

Cepy ditahan usai menyerahkan diri kepada KPK, Kamis 13 Desember 2018. Saat keluar dari Gedung KPK, Cepy yang telah mengenakan rompi tahanan berwarna oranye itu memilih bungkam saat dicecar pertanyaan awak media.