RS Sumber Waras

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah RS Sumber Waras menjadi rumah sakit internasional khusus kanker dan jantung, melanjutkan janji kampanye dan upaya perbaikan dari era sebelumnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk segera memanfaatkan lahan eks RS Sumber Waras yang bernilai Rp1,4 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional, demi pelayanan kesehatan optimal.

DPRD DKI Jakarta memberikan dukungan penuh terhadap Pembangunan RS Sumber Waras Tipe A. Setelah bertahun-tahun tertunda, bagaimana kelanjutan proyek vital ini?

"Benar, penyelidikan perkara tersebut sudah dihentikan karena tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukumnya," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Gubernur Pramono Anung memastikan Pembangunan Jakarta terus berlanjut meski ada efisiensi, mengungkap terobosan perizinan, dan rencana proyek kontroversial.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembangunan Jakarta harus tetap berjalan, bahkan dipercepat, melalui kemitraan strategis dan percepatan perizinan, menepis efisiensi pusat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku gelisah karena proyek monorel Jakarta tak kunjung rampung sejak 2002. Ia bertekad tuntaskan proyek mangkrak ini.

Ratusan petugas gabungan membersihkan 3,6 hektare lahan di RS Sumber Waras, Jakarta Barat, membuka jalan bagi Pengembangan Lahan RS Sumber Waras yang ambisius untuk fasilitas kesehatan terpadu.

Bayi tersebut kemudian dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit.

Sandiaga juga mendorong agar Pemprov bekerja sama dengan pihak swasta. Sehingga nantinya mereka akan menyediakan lahan untuk pembangunan rumah sakit kanker. Terkait skema pembiayaan, dia tetap ingin menggunakan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Kedatangan Pemprov ke YKSM untuk menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) diminta mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar.

Sandiaga mengancam tidak akan melanjutkan pembangunan di RS Sumber Waras. Mengacu kepada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) diminta mengembalikan dana Rp 191 miliar sebagai kelebihan bayar.

Jika persoalan lahan selesai, maka pembiayaan pembangunan RS tersebut. Kemudian, kata Sandi, pembangunan rumah sakit kanker itu akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

BPK beri lampu hijau Djarot lanjutkan pembangunan RS Sumber Waras. "Kemarin Saya juga sampaikan pada BPK, bahwa untuk lahannya tetap kita manfaatkan. Boleh, engak apa-apa. Sedangkan untuk temuan tindak lanjut BPK itu tetep kita tindak lanjuti," tandasnya.

Ahok lanjutkan pembangunan RS Sumber Waras tanpa APBD DKI. Ahok menambahkan, format kedua adalah dengan melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Salah satu yang dapat membantu dalam pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras adalah Asian Development Bank yang telah melakukan pengkajian di beberapa negara.

Lieus mengatakan sejak dilaporkan, penyidik tidak pernah melakukan pemanggilan terhadap pihak pelapor atau terlapor

Tetapi untuk kasus Sumber Waras, Ahok melawan BPK dan tidak mengakui audit tersebut.

Ahok mengklaim audit BPK adalah temuan tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga dia heran dana apa yang harus dikembalikan.

Pembangunan ini dilakukan karena sudah memegang sertifikat DKI dan dana pembangunan Rp 3 triliun.

Hasil audit BPK menyebut pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi merugikan negara hingga Rp 191 miliar.