Revisi UU BUMN

Pemerintah dan DPR RI tengah membahas larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri sebagai komisaris BUMN. Ekonom menyebut, langkah ini krusial untuk mencegah konflik kepentingan dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Apa saja alasannya?

Fraksi PKB DPR RI mendesak implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam Revisi UU BUMN, memastikan pengelolaan perusahaan negara berorientasi pada kemakmuran rakyat dan menghindari penyalahgunaan.

Menurut Prasetyo, Revisi UU BUMN bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN.