Rendra Kresna

Namanya juga banyak dibicarakan saat terjadi konflik antara PSSI dan LSI

Rendra Kresna dinyatakan terbukti bersalah menerima gratifikasi yakni menerima uang sejumlah Rp 6,075 miliar yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Dia divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

KPK memperingatkan agar proses hukum yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat Kota atau Kabupaten Malang serta Kota Batu dan daerah lainnya dapat menjadi pelajaran bagi para Kepala Daerah dan anggota DPRD yang bertugas saat ini ataupun yang telah terpilih dalam Pemilu 2019.

Terbukti menerima suap, Bupati Malang Non Aktif Rendra Kresna dijatuhi hukuman pidana selama 6 tahun penjara. Tidak hanya itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 4 miliar lebih.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pencegahan ke luar negeri kepada pengusaha Iwan Kurniawan terkait kasus gratifikasi dengan tersangka Bupati Malang, Rendra Kresna. KPK telah mengirimkan surat permintaan ke Imigrasi tentang larangan bepergian ke luar negeri.

Dalam dakwaan dibacakan JPU Joko Hermawan menyebut dari total uang fee Rp 7,5 miliar yang diterima Rendra Kresna, Rp 850 juta digunakan untuk pembangunan dan renovasi rumah sang anak di Perumahan Bumi Araya Megah Cluster Greenwood.

Usai menjalani sidang kasus suap proyek di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Bupati Malang non aktif Rendra Kresna tampak santai dan selalu tersenyum. Ia bahkan terkesan minta difoto dengan posisi tangan terborgol dan mengenakan rompi orange khas tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bupati Malang non aktif Rendra Kresna menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tindak pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam kasus ini, mantan Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur tersebut didakwa telah menerima uang suap total Rp 7,5 miliar dari berbagai proyek di Dinas Pendidikan yang diaturnya.

Rendra menjadi tersangka Pidana Korupsi (TPK) dugaan suap terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2011. Rendra Kresna sendiri telah menjalani penahanan sejak Senin (15/10/2018) usai menjalani pemeriksaan di Jakarta.

Kasus dugaan suap Bupati Malang Rendra Kresna, dengan terdakwa Ali Murtopo yang digelar perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, menguak fakta soal aliran dana fee proyek.

Kasus dugaan suap Bupati Malang Rendra Kresna, dengan terdakwa Ali Murtopo digelar perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Partai NasDem meyakini penetapan Rendra Kresna sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan menurunkan perolehan suara di Malang Raya, baik Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).

Ditahan KPK, Bupati Malang umbar senyuman. Rendra Kresna resmi ditahan 20 hari ke depan untuk mempermudah pemeriksaan terkait dugaan suap gratifikasi proyek di Dinas Pendidikan di Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2011.

Rendra tengah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap penyedia barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Besok diperiksa KPK, Bupati Malang Rendra Kresna berangkat ke Jakarta. Pengacara Rendra Kresna, Gunadi Handoko mengungkapkan, kliennya akan kooperatif memenuhi panggilan pemeriksaan. Rendra secara fisik dan mental siap menjalani pemeriksaan.

Febri mengatakan penyidik belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua pihak swasta bernama Ali Murtopo dan Eryk Armando. Keduanya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah anak Rendra Kresna, Bupati Malang di Bumi Araya Malang. Penggeledahan terkait kasus dugaan gratifikasi yang sedang ditangani. Sejumlah dokumen disita dalam penggeledahan tersebut.

KPK menjadwalkan memerika sembilan orang yakni Sekretaris BLH, Sampurno; Mantan Kepala BLH, Tridiyah M; Kasubag Keuangan BLH, Dwi July, Bendahara BLH, Sophia L; pihak swasta bernama Riki H: pihak BPKAD, Thory S dan M Imron; Priyatmoko, serta Cipto Wiyono.

Dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), kekayaan Rendra Kresna saat mencalonkan diri sebagai calon bupati Malang sebesar Rp 3,2 Miliar. Kekayaan itu mengalami kenaikan dari kekayaan awal sekitar Rp 700 juta.

Bupati Malang Rendra Kresna membantah menggunakan proyek untuk ongkos politiknya maju sebagai bupati. Bantahan itu disampaikan usai ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Malang.