Reformasi Peradilan

Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie menyoroti krusialnya Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai penyeimbang eksekutif-legislatif demi merawat demokrasi dan negara hukum Indonesia.

Ketua MK pertama, Jimly Ashhiddiqie, menyerukan pentingnya menjaga independensi kehakiman demi keberlanjutan demokrasi hukum Indonesia, bahkan di tengah kondisi kesehatan yang menantang.

Forum Silaturahmi Hakim Ad Hoc (FSHA) mengusulkan pembentukan Badan Peradilan Khusus melalui RUU Jabatan Hakim, bertujuan menyatukan klaster hakim dan meningkatkan independensi peradilan.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Disertasi Dr. Wenceslaus dari Universitas Pancasila menyoroti urgensi penegasan kedudukan Peradilan Pajak di bawah Mahkamah Agung, mengungkap dualisme yang memengaruhi independensi hakim dan mengusulkan rekonstruksi kelembagaan.

Komisi Yudisial (KY) terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang tunjangannya stagnan selama 13 tahun, memicu ketimpangan dan keresahan di kalangan mereka.