RAPBD 2026

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (Morut) memastikan program pembangunan daerahnya selaras dengan visi Provinsi Sulawesi Tengah dan program nasional untuk percepatan pembangunan. Bagaimana Morut mengintegrasikan ini?

Pemprov dan DPRD Banten menyepakati KUA-PPAS 2026 Banten dengan fokus efisiensi anggaran, pemerataan pembangunan, dan penguatan ekonomi rakyat untuk RAPBD 2026.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengajukan RAPBD Biak 2026 sebesar Rp1,4 triliun ke DPRK. Anggaran ini akan dibahas untuk pembangunan daerah, namun terdapat defisit yang perlu dicermati.

Anggota DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI untuk menjaga pembangunan infrastruktur prioritas tetap berjalan, meskipun Dana Bagi Hasil (DBH) dipangkas, demi kepentingan publik.

Pendapatan Daerah Pulang Pisau pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,161 triliun. Simak bagaimana Pemkab Pulang Pisau mengalokasikan anggaran ini untuk pembangunan dan mengatasi defisit!

DPRD Gorontalo Utara berkomitmen menindaklanjuti setiap Aspirasi Masyarakat Gorontalo Utara yang disampaikan, meski di tengah efisiensi anggaran. Bagaimana prosesnya?

DPRD Gorontalo Utara menyoroti ketiadaan fasilitas pembuangan sampah yang memicu tumpukan di jalan utama. Aspirasi warga ini akan diperjuangkan dalam RAPBD 2026.