Ranperda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur (Kemenkum NTT) bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersinergi dalam harmonisasi Ranperda Manggarai Timur untuk menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan memberikan kepastian hukum ba

DPRD Barito Utara bersama Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis untuk memperkuat pembentukan produk hukum daerah, termasuk Ranperda Perlindungan Petani Barito Utara, demi kesejahteraan masyarakat.

Kanwil Kemenkum NTT memfasilitasi penyusunan Ranperda inisiatif DPRD Flores Timur, memastikan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan daerah untuk menjamin kualitas hukum dan kepastian bagi masyarakat.

DPRD Gowa resmi menetapkan Ranperda tentang perubahan pengelolaan barang milik daerah pada awal tahun 2026, menandai komitmen Pemkab Gowa untuk tata kelola aset yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Sumut ajukan Ranperda Penambahan Modal Bank Sumut melalui aset daerah. Langkah ini bertujuan perkuat kinerja, jaga kepemilikan saham, dan dukung transformasi menuju KBMI 2.

Kanwil Kemenkum Sulsel sukses mengharmonisasi 114 Rancangan Produk Hukum Daerah dari tiga kabupaten. Temukan bagaimana upaya ini memperkuat tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.

DPRD Maluku berkomitmen mempercepat pembahasan Ranperda Perlindungan Hak Adat menyusul desakan ribuan mahasiswa. Apa saja tuntutan Aliansi Masyarakat Maluku yang memicu janji ini?