Proyek Satelit Kemhan

TVH merujuk pada Thomas Van Der Heyden, yang telah dilakukan pencekalan sebelumnya pada 22 Februari.

Ketiga tersangka adalah Laksamana Muda Purnawirawan Agus Purwoto (AP), selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan periode Desember 2013-Agustus 2016, Soerya Cipta Witoelar (SCW) selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kesuma (DNK) dan Arifin Wiguna (AW) selaku Komisaris Utama PT Dini Nusa Kesuma.

Edy merinci, perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain pembayaran sewa satelit dan putusan arbitrase sebesar Rp480.324.374.442, pembayaran konsultan sebesar Rp20.255.408.347, sehingga total keseluruhan berjumlah Rp500.579.782.789.

Pemeriksaan terhadap L dilakukan terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp 500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Proyek satelit Kemhan tersebut merugikan negara hingga Rp500 miliar.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Leonard merinci identitas tiga orang tersebut. Pertama berinisial AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma (DNK). Kedua adalah SCW selaku Konsultan Teknologi/Mantan Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma Tahun 2016-Tahun 2020. Ketiga adalah TAVDH (swasta) Warga Negara Amerika.

Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Pengadaan satelit komunikasi pertahanan.

Kejaksaan Agung mencium aroma kejanggalan dalam putusan Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) di Kemhan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ajukan gugatan atas putusan perdata Pengadilan Arbitrase Singapore International Chamber of Commerce terkait pengadaan proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan).

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa tiga purnawirawan TNI terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit pada Kementerian Pertahanan (Kemhan) Tahun 2015. Mereka diperiksa dengan kapasitas saksi dalam perkara tersebut.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan korupsi proyek satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Kejagung menyatakan negara mengalami kerugian Rp500 miliar lebih terkait dugaan perkara proyek pembuat dan penandatangan kontrak satelit komunikasi pertahanan (Satkomhan) Kemhan pada 2015-2016.

Leonard menyatakan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri.

Ia menjelaskan, total segitu diperuntukkan untuk membayar biaya sewa Avanti sebesar Rp 491 miliar, kemudian untuk biaya konsultan sebesar Rp 18,5 miliar. Selanjutnya untuk biaya Arbitrase Navajo senilai Rp 4,7 miliar.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah mengatakan, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp500 miliar akibat dugaan korupsi proyek Satkomhan

Proyek Satkomhan Rugikan Uang Negara Rp500 Miliar.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akhirnya bicara soal dugaan penyalahgunaan penyelewengan dalam pengelolaan satelit yang merupakan proyek Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015. Kasus itu merugikan negara lebih dari Rp 800 miliar.