Prolegnas 2025

Aspirasi Pemekaran Papua Utara di wilayah adat Saereri telah resmi masuk Prolegnas 2025. Para bupati berjuang serius demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

LPSK dan Komisi XIII DPR RI bersinergi perkuat **perlindungan saksi dan korban** di daerah, hadapi tantangan akses dan stigma. Akankah ini jadi solusi efektif?

Badan Legislasi (Banleg) DPR RI akan menggelar pembahasan krusial terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) di Kota Sabang, dengan usulan perpanjangan dana otsus Aceh tanpa batas waktu menjadi sorotan utama.

Menteri Keuangan Purbaya menyoroti bahaya program Amnesti Pajak berulang, yang dinilai dapat merusak kepatuhan wajib pajak dan mengirim sinyal buruk

DPR RI tengah menggodok naskah akademik RUU Perampasan Aset agar menjadi prioritas Prolegnas 2025. Prosesnya tak mudah, butuh kehati-hatian agar tidak jadi alat politis.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan RUU Perampasan Aset masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai inisiatif DPR. Akankah ini mempercepat pemberantasan korupsi?

Komnas Perempuan mendesak revisi UU PPMI harus berkeadilan gender dan berbasis HAM, mengingat 70% pekerja migran adalah perempuan yang rentan alami masalah. Apa saja poin pentingnya?

Anggota Komisi III DPR RI Soedison Tandra mengatakan bakal mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset agar segera bergulir di DPR RI