Politisi Catut Nama Jokowi

"Saya minta semua BUMN betul-betul, jangan sampai ada yang kena masalah lagi. Saya enggak mau ada yang kena masalah lagi. Baik dirut, direksi, baik di bawahnya, jangan sampai, hati-hati semuanya," kata Jokowi.

Larangan Jokowi soal catut nama demi pemerintahan bersih. Jokowi mengingatkan agar Menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga lain tidak memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan."Para menteri, kerabat menteri atau siapapun lah tidak boleh mengambil keuntungan dari jabatan yang dimiliki para menteri."

5 Poin hasil rapat kabinet, salah satunya soal catut nama Jokowi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengeluarkan surat penyampaian isi arahan Rapat Kabinet Paripurna pada 2 November 2016 lalu.

"Dari dulu saya selalu melakukan yang terbaik apa yang diinginkan dari pemerintah dan Presiden Indonesia," kata Setnov

"Kita melihat apakah ada unsur politis dan minta dituntaskan."

Menurut Ade Komarudin, jangan sampai presiden terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu.

Jokowi tak ingin ada orang yang menyalahgunakan nama presiden untuk kepentingan proyek dan jabatan.

Entah itu, keluarga, pejabat, relawan atau lainnya, Jokowi minta semua abaikan.

Kejagung akan menunggu kedatangan Setnov hingga pukul 16.00 WIB.

"Belum ada keputusan pelanggaran etika, hanya dugaan. Baru ditindaklanjuti sudah mundur dia," kata Ridwan.

"Menurut saya beliau yang rugi ya, tidak bisa memberi penjelasan ke kita atas indikasi yang kita punya," ujar Arminsyah

Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka dan menaikkan status kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Fadli menilai kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

Pengkajian dilakukan karena Kejagung tak mencantumkan tanggal pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan di kantor Marzuki Darusman, bukan di Kejaksaan Agung.

Jokowi akan izinkan Kejagung periksa Setya Novanto dalam kasus dugaan pemufakatan jahat perpanjangan kontrak Freeport.

Prasetyo juga belum memastikan kapan pemanggilan Setya Novanto akan dilakukan.

"Gimana orang pelanggar etika memperbaiki kerja DPR?" katanya.

"(Sekretaris Setnov) Medina dijadwalkan jam 9. Belum datang ini kita tunggu aja," pungkas Fadil.

Namun Kejagung menegaskan, pihaknya tidak mau terburu-buru dalam mengusut perkara yang menyeret nama Setnov itu.