Perpanjangan Konsesi JICT

Perpanjangan kerja sama memberikan manfaat jangka panjang bagi para karyawan. Kalau kontrak berakhir, nasib karyawan JICT justru menjadi tidak jelas.

Layanan transhipment ini dapat bersaing dengan pelabuhan di negara lain. Selama ini kargo international singgah dulu di pelabuhan Singapura atau Malaysia, tidak langsung ke Tanjung Priok.

ekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bergerak cepat dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus perpanjangan kontrak JICT.

Usut korupsi perpanjangan kontrak, para pekerja JICT geruduk KPK. Dalam aksinya mereka meminta kepada KPK agar segera mengusut dugaan korupsi dalam perpanjangan kontrak aset strategis nasional JICT dari hasil audit investigatif BPK.

DPR geram PT JICT pidanakan karyawan yang bongkar kerugian negara. Dengan adanya laporan BPK tersebut, kata dia, tuntutan tersebut harusnya telah terbantahkan. Sebab tak memiliki landasan hukum yang kuat.

Perpanjangan kontrak JICT dituding rugikan negara Rp 650 miliar. Direktur IPW Syaiful Hasan mengendus adanya upaya Hutchison yang sengaja menyesatkan penolakan perpanjangan JICT yang melanggar hukum dikaitkan dengan kesejahteraan karyawan. Pemerintah diminta cermat dalam melihat investasi Hutchison di Indonesia.

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pelanggaran hukum dan kerugian negara.

Menurut data, per tahun Hutchison diharuskan membayar uang sewa USD 85 juta atas perpanjangan kontrak pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia tersebut. Namun uang sewa tersebut dibayarkan oleh JICT bukan Hutchison Port sebagai investor.

Pekerja menilai sikap Pelindo II dan Hutchison memaksakan perpanjangan kontrak JICT yang belum sah dan hal itu merupakan preseden buruk penegakan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Direktur Komersil Pelindo II, Saptono Irianto mengatakan, pada saat penerbitan global bond, proyek-proyek masih dalam pra Feasibility Study (studi kelayakan usaha). Pihaknya pun berharap proyek-proyek yang digarap dengan global bond dapat berjalan.

Puluhan pekerja JICT geruduk Kantor BPK. Mereka mendesak BPK untuk mengaudit investigasi perpanjangan kontrak JICT harus cermat dan akuntabel.

Perjanjian tersebut tidak sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pansus juga menyinggung persoalan proyek pembangunan pelabuhan Kalibaru dengan proyek senilai Rp 46 triliun.

Perpanjangan kontrak JICT disinyalir menyebabkan kerugian negara.

Mereka menuntut agar mempekerjakan rekan mereka kembali yang telah di PHK dan nasionalisasi aset JICT.

Dia menegaskan rekomendasi itu tak boleh dipandang sebagai upaya untuk menjatuhkan orang per orang.

Menurutnya, potensi kerugian negara mencapai Rp 36 triliun ketika terjadi perpanjangan kontrak.

Pemerintah diminta untuk membatalkan perpanjangan kontrak paling lambat pada akhir Januari 2016.

Pansus Angket Pelindo II telah memberi rekomendasi pada Presiden Jokowi untuk menonaktifkan Menteri Rini.

"Seharusnya JICT di kelola negara melalui BUMN dengan kepemilikan saham 100 persen."