Perlindungan Produk

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat gencar mendorong sertifikasi indikasi geografis untuk produk UMKM lokal, menjamin perlindungan hukum dan peningkatan daya saing di pasar yang lebih luas.

Indonesia puncaki ASEAN dengan 261 Indikasi Geografis terdaftar, mengukuhkan komitmen perlindungan produk khas daerah. Capaian ini bukti sinergi kuat pemerintah, dorong ekonomi lokal.

Pemerintah Kota Palu bersama Kemenkum Sulteng berkolaborasi mempercepat pendaftaran Indikasi Geografis (IG) Garam Talise, langkah krusial lindungi produk khas dan tingkatkan ekonomi.

Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara gencar mendorong pelaku usaha di Bandara Sam Ratulangi Manado untuk segera melakukan pendaftaran merek demi perlindungan produk dan kepercayaan konsumen.

Kantor Wilayah Kemenkumham Babel sukses gelar simulasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis Teh Tayu dari Bangka Barat, membuka jalan bagi pengesahan produk lokal ini sebagai kekayaan intelektual resmi dan ikon nasional.

Pemerintah Kota Padang terus menyosialisasikan pentingnya HAKI UMKM Padang kepada pelaku usaha untuk tingkatkan daya saing produk di pasar. Bagaimana HAKI melindungi inovasi mereka?

Disperindag Sulteng berkolaborasi dengan Kemenkumham dorong 25 Petani Milenial Sigi daftarkan HKI produk mereka. Apa manfaatnya bagi ekonomi daerah dan daya saing?

Pala Ternate akan didaftarkan sebagai indikasi geografis, sebuah langkah penting untuk melindungi rempah khas Maluku Utara ini dan meningkatkan kesejahteraan petani.