Perekonomian Indonesia

Pasca-Ramadhan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan mewujudkan Ekonomi Berkah yang berkelanjutan. Artikel ini mengulas paradoks antara nilai spiritual dan pragmatisme bisnis, serta pentingnya transformasi budaya untuk mencapai kesejahteraan sej

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia bukan lagi 'raksasa tidur' saat bertemu 12 investor global di Washington DC, menandai era baru pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Bank Indonesia Provinsi Bali mencatat optimisme bisnis Bali meningkat signifikan di awal 2026, didorong penurunan harga BBM non-subsidi dan kenaikan UMK, memicu dorongan berbelanja masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan rencana pembentukan BUMN Tekstil masih dalam tahap kajian mendalam, meskipun dana US$6 miliar telah disiapkan untuk penguatan industri.

Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat penurunan partisipasi kerja perempuan Bali pada November 2025, namun fenomena ini tidak selalu berarti negatif dan justru menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Jumlah kelas menengah Indonesia mengalami penurunan signifikan, memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perekonomian nasional. Mari selami lebih dalam tantangan dan solusi bagi Kelas Menengah Indonesia.

Kementerian Perindustrian mencatat 1.236 perusahaan baru memulai produksi di awal 2026, memperkuat sektor Industri Manufaktur dan membuka 218.892 lapangan kerja baru, menunjukkan resiliensi ekonomi nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menegaskan bahwa UMKM perkuat fondasi ekonomi nasional dan menjadi tulang punggung pertumbuhan, didukung oleh sektor ekonomi kreatif.

PT Jamkrindo terus memperkuat perannya dalam Jamkrindo dukung UMKM dan perekonomian nasional dengan penjaminan hingga triliunan rupiah, membuka akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang feasible namun belum bankable.

Luhut Binsar Pandjaitan melihat pemangkasan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia oleh ADB sebagai 'kesempatan emas' bagi investasi, menyoroti program pemerintah dan likuiditas perbankan.