Perda Bermasalah Dibatalkan

Pemerintah Kota Depok memilih menunda penerapan peraturan daerah (Perda) yang mengatur soal garasi. Alasannya aturan itu masih akan direvisi dengan melakukan tinjauan efektivitas kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk mempunyai garasi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung diminta Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki regulasi mulai dari peraturan daerah agar tidak ada tumpang tindih dalam peraturan sehingga tidak menghambat pelayanan masyarakat.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie meminta masyarakat untuk dapat membedakan antara Peraturan Daerah (Perda) berbasis agama dengan agama atau keyakinan itu sendiri. Hal itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya terkait laporan soal perda agama.

Dia mengaku tidak khawatir kasus ini akan menggerus reputasi dan elektabilitas PSI.

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli meminta agar semua pihak membedakan antara Syariah Islam dan Perda Syariah. Hal ini terkait munculnya seruan tidak memilih partai yang menolak perda syariah yang disampaikan tokoh agama di Sumatera Barat.

"Di Aceh lebih khusus lagi. Provinsi itu memang menerapkan syariat Islam. Jadi, jika ada perda agama, itu relevan saja. Kita tidak perlu tarik urat dalam perkara yang sudah jelas tersebut," kata legislator DPR RI itu.

Pompi mencontohkan daerah Bali yang mayoritas beragama Hindu. Dari situ tiap pelaksanaan ibadah hari raya nyepi dijaga oleh petugas sekitar dan tidak ada masalah. Begitu pula di daerah Aceh yang kental akan aturan syariah dan sejak lama dijuluki kota Serambi Makkah.

Soal Perda Syariah, PKS Sarankan PSI Pahami Konstitusi dan Pancasila. Anggota Komisi I DPR itu mengatakan, sikap PSI tersebut sebagai bentuk phobia agama yang bisa saja bertendensi memisahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyambangi Kantor Komisi Nasional (Komnas) Perempuan untuk menyampaikan perihal tuduhan penistaan agama terhadap dirinya oleh Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) melalui kuasa hukum Eggi Sudjana.

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan keputusan Mahkamah Agung (MA) menghapus kewenangan Kementerian Dalam Negeri dan gubernur mencabut peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebab, ini menjadikan bupati atau wali kota semakin digdaya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kewenangan menteri dalam negeri (mendagri) membatalkan peraturan daerah (perda) tetap dihormati. Pemerintah pusat tetap mengupayakan untuk beberapa Perda menghambat investasi bakal dibenahi.

"Kalau pajak daerah dibatalkan, nasib Kota Solo seperti apa, kita tak bisa mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat."

Pembatalan perda itu sangat memberatkan Kota Solo, bahkan bisa mengancam pendapatan asli daerah yang cukup besar.

Pembatalan tersebut berdasarkan instruksi Mendagri No 582/476/SJ tentang pencabutan atau perubahan Perda.

Mereka mengaku tidak diajak konsultasi oleh Kemendagri sebelum perda dibatalkan.

Perda dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Pemkot Depok mengaku terkejut ada Perda dibatalkan.

Mereka menyatakan menerima keputusan karena sudah dirundingkan bersama.

Jika ada pasal yang tidak sesuai, menurut Aher, tidak seluruh perda dibatalkan, cukup direvisi.

Sebagian besar pemasukan Pemkot Solo berasal dari pajak daerah. Kini aturan itu dicabut.