Peraturan Presiden

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan kesiapan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di berbagai daerah, namun masih menanti Peraturan Presiden (Perpres) sebagai landasan hukum yang krusial.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan **reformasi Polri** harus sejalan dengan **penguatan Kompolnas** sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif, mengingat dinamika kepercayaan publik dan tantangan penegakan hukum.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengalokasikan dana sebesar Rp51,5 miliar untuk pembayaran gaji ke-13 ASN Tangsel dan pensiunan, siap dicairkan bagi belasan ribu penerima.

Pemerintah dan Gojek berkoordinasi mencari solusi terbaik untuk kesejahteraan pengemudi ojol dan keberlanjutan ekosistem usaha, termasuk peningkatan pendapatan pengemudi sesuai Perpres terbaru.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta mewujudkan energi bersih.

Satgas PKH menegaskan penetapan tersangka Samin Tan dalam Kasus Korupsi Pertambangan PT AKT menjadi peringatan serius bagi perusahaan lain yang belum memenuhi kewajiban negara, menunjukkan konsistensi penegakan hukum.

BPJS Kesehatan menegaskan informasi mengenai pemotongan iuran ASN guru sebanyak 24 kali dalam setahun adalah hoaks. Pemotongan iuran BPJS Kesehatan bagi ASN guru dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak melebihi batas maksimal.

Satuan Tugas Penegakan Hukum Kehutanan (Satgas PKH) menegaskan proses **pencabutan izin hutan** bagi perusahaan pelanggar dilakukan transparan dan berdasarkan investigasi mendalam, membantah tudingan selektif.

Kementerian ESDM segera terbitkan Aturan Baru LPG 3 kg melalui Perpres, memastikan subsidi energi tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat berhak.

Anggota DPR mendesak penerbitan Peraturan Presiden untuk Program Makan Bergizi Gratis demi melindungi 82 juta penerima manfaat, menyusul 70 kasus keracunan pangan.

Wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang telah menjadi visi Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 kini selangkah lagi terwujud, siap mereformasi tata kelola haji Indonesia.

Kemenham NTT memperkuat koordinasi Bisnis dan HAM, memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan hak-hak dasar masyarakat. Apa saja tiga pilar utama yang menjadi fokus?