Penghapusan PBB

Saat ini berbagai kemudahan telah disiapkan Bapenda Makassar bagi warga yang ingin melunasi PBB. Masyarakat bisa membayar melalui mobile banking atau datang langsung ke gerai Bapenda Makassar.

Anies membeberkan bahwa pada 2022 sebanyak 200 ribu orang telah meninggalkan Jakarta. Mereka pindah dari Ibu Kota karena tingginya harga tanah yang berdampak pada kebijakan pembayaran pajak.

Anies mengatakan, banyak kegiatan di rumah keagamaan yang menjaga moral warga sehingga membantu peran pemerintah dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat.

Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah mengatakan, diskon pembayaran PBB sebesar 77 persen itu sebagai motivasi kepada masyarakat agar mau menunaikan kewajiban membayar pajak.

Anies mengungkapkan, saat ini terdapat 1,4 juta rumah di ibu kota. Terdapat 200.000 rumah yang nilainya di atas Rp2 miliar, sedangkan yang nilainya di bawah Rp2 miliar ada 1,2 juta rumah.

Hal tersebut diungkapkan Anies saat menghadiri acara Pajak Jakarta, Adil dan Merata untuk Semua di RPTRA Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (17/8).

Kebijakan PBB gratis tidak dilakukan secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses yang bertahap.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 24 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Pergub tersebut sebagai bentuk insentif fiskal dalam kemudahan perpajakan.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok kembali mengadakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk memberikan keringanan kepada Wajib Pajak (WP).

Bagi warga yang ingin mendapatkan keringanan tersebut harus mendaftarkan identitas objek pajaknya ke dalam sistem SPPT PBB-P2 elektronik (e-SPPT) di laman website

Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan aturan mengenai pengampunan denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2). Hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PBB. Namun amnesti ini hanya berlaku tagihan hingga tahun 2015.

Dia menyampaikan terima kasih seperti hal itu kepada para guru tidak usah ditanya dulu apakah sudah kaya apa belum kondisinya. Hal tersebut adanya kontroversi bahwa guru dianggap sudah besar tunjangannya dan tidak perlu diberi pembebasan PBB.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019.

Menurut Ashraf, bangunan di bawah Rp 1 miliar yang harus dikenakan pajak ialah bangunan yang dialihfungsikan untuk kebutuhan usaha. Yaitu seperti warung, kos-kosan, maupun jenis toko lainnya.

Anies juga menegaskan makna kata revisi dalam sebuah aturan tak melulu ada poin yang diubah. Saat ini Pemprov DKI tengah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak.

"Jadi saya rasa ini penting diluruskan bahwa bukan saja Rp 1 M diteruskan, malah Jakarta membebaskan tambahan bagi orang yang berjasa bagi republik," tukas Anies.

Dalam Pasal 4A Pergub Nomor 38 Tahun 2019 menyebutkan pembebasan PBB hanya berlaku sampai 31 Desember 2019.

"Yang penting pada tahun 2019, itu tetap dibebaskan. Itu dulu yang penting," kata Anies.

Kebijakan tersebut sekaligus menjawab keluhan warga ibu kota yang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Ibu Kota, tapi penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar PBB.

Ahok curhat gajinya turun karena gratiskan PBB warga Jakarta. Basuki atau akrab disapa Ahok itu mengatakan, pendapatannya sebagai wakil gubernur dulu lebih besar daripada saat ini. Karena kala itu, dia mendapatkan bonus 10 kali gaji sehingga mampu menyisakan uang hingga Rp 1 miliar untuk dideposito.