Pengelolaan Anggaran

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Teluk Wondama mendesak pemerintah daerah untuk terus mempertahankan Opini WTP yang berhasil diraih, menyusul perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran daerah dan rekomendasi BPK.

Pemerintah Kota Ambon resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) daring. Inisiatif ini bertujuan memperkuat transparansi keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kejaksaan Negeri Pasaman Barat membuka ruang konsultasi hukum serta pendampingan bagi kepala sekolah. Langkah ini bertujuan mencegah persoalan hukum dalam pengelolaan anggaran sekolah, sekaligus memberikan rasa aman.

Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyoroti potensi Korupsi Anggaran yang muncul ketika penggunaan dana publik hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, bukan pada hasil pembangunan yang produktif.

Imigrasi Karimun berhasil meraih penghargaan IKPA 100 terbaik dari DJPb Provinsi Kepulauan Riau, menunjukkan komitmen kuat dalam pengelolaan anggaran negara yang transparan dan efektif.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memperingatkan kepala desa untuk mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel. Pelanggaran seperti pembangunan fiktif dapat berujung pada konsekuensi hukum serius.