Pendidikan Aceh

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana menegaskan **relokasi SDN 10 Linge** di Aceh Tengah sangat mendesak karena berada di zona merah rawan bencana, demi menjamin keselamatan siswa dan guru.

Dinas Pendidikan Aceh menuai pujian dari Mendagri terkait kebijakan pembatasan gawai SMA Aceh, yang dinilai sangat aplikatif dan menjadi praktik terbaik nasional.

Pemerintah Aceh aktif menjaring pandangan para guru besar dan akademisi guna mematangkan draf Perubahan UUPA Aceh, sebagai persiapan krusial menyambut kunjungan Baleg DPR RI yang akan membahas masa depan Aceh.

Human Initiative bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dan 'Songs for Sumatra' berkolaborasi membangun kembali sekolah yang rusak parah akibat banjir, menghadirkan harapan baru bagi pendidikan di Aceh Tamiang.

Sebanyak 4.150 pelajar SMP di Aceh Besar mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berlangsung 6-9 April 2026. Kegiatan ini menjadi tolok ukur penting untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh Besar.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan membangun kembali dua sekolah yang rusak akibat banjir bandang di Nagan Raya, Aceh, memastikan kelanjutan proses belajar mengajar bagi ratusan siswa. Pembangunan Sekolah Nag

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar telah merampungkan verifikasi penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan memastikan proses pencairan segera dilakukan, menepis isu penyalahgunaan dana yang beredar.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh telah menyalurkan Dana BOS sebesar Rp38,57 miliar kepada 687 sekolah di empat kabupaten wilayah pantai barat Aceh, guna mendukung operasional pendidikan.

Sebanyak 99 SMK di Aceh menandatangani kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dengan total anggaran nasional mencapai Rp2,4 triliun untuk program rehabilitasi SMK pa

Wakil Presiden Gibran Rakabuming kunjungi Aceh Tamiang untuk memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan optimal, meninjau sekolah hingga hunian sementara.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meresmikan 76 sekolah hasil program Revitalisasi Sekolah Pascabencana Aceh di Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah, membawa harapan baru bagi pemulihan layanan pendidikan.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung SMPN 1 Karang Baru di Aceh Tamiang, Aceh, untuk memastikan percepatan pemulihan pendidikan pascabanjir.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menyapa siswa SMAN 1 Baktiya, Aceh Utara, setelah sempat terhenti akibat banjir. Kehadiran MBG ini menjadi penopang gizi dan semangat belajar di tengah pemulihan pascabencana.

Pemerintah Aceh mengapresiasi Dukungan PIN E-Learning Aceh dari STIK Polri untuk 1,2 juta siswa terdampak bencana, memastikan pendidikan tetap berjalan. Bagaimana program ini membantu?

Siswa SDN 1 Tualang Cut di Aceh Tamiang kini dapat menikmati air minum RO bantuan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Universitas Pertahanan (Unhan) pasca-banjir, menghadirkan solusi air bersih yang sangat dibutuhkan.

Pembangunan Jembatan Perintis Aceh Tamiang yang vital bagi warga Lubuk Sidup dan Aras Sembilan telah mencapai 49,55 persen. Simak dampaknya pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat!

Kebijakan **akselerasi BOSP Aceh** terbukti vital bagi sekolah-sekolah yang dilanda bencana. Dana ini mempercepat pemulihan sarana prasarana, memastikan kegiatan belajar mengajar kembali optimal dan membangkitkan semangat siswa.

Setelah sempat terhenti akibat banjir parah, siswa SLBN Pembina Aceh Tamiang Kembali Belajar hari ini. Pembelajaran darurat ini terwujud berkat gotong royong berbagai pihak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membutuhkan anggaran sebesar Rp8 miliar untuk menimbun lahan seluas 7,5 hektare di Kecamatan Meureubo, sebagai langkah awal Pembangunan Sekolah Rakyat Aceh Barat yang akan menampung 1.000 anak miskin. Proyek ini diharapkan.

Pemerintah fokus percepatan pemulihan Aceh pascabencana, khususnya menjelang Ramadan, memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan cepat dan terkoordinasi.