Pemprov Riau

Pemerintah Provinsi Riau serius melakukan Percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk 34 Wilayah Pertambangan Rakyat di Kuantan Singingi, mengubah aktivitas ilegal menjadi legal demi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil tindakan tegas menghentikan sementara operasional tambang ilegal Kampar di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, demi menegakkan regulasi pertambangan.

Operasi Modifikasi Cuaca Riau tahap pertama telah selesai, menyemai 35 ton garam untuk memicu hujan di area rawan karhutla. Akankah upaya ini efektif menekan meluasnya kebakaran di Bumi Lancang Kuning?

Pemerintah Provinsi Riau dan Baznas Riau menyalurkan Bantuan Kebakaran Inhil senilai Rp375 juta bagi 23 KK korban kebakaran di Desa Simpang Gaung, Indragiri Hilir, untuk meringankan beban mereka.

Pemerintah Provinsi Riau resmi menetapkan status siaga darurat Karhutla mulai 13 Februari hingga 30 November 2026, menyusul meluasnya kebakaran hutan dan lahan di 10 kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi Riau menetapkan penyesuaian jam kerja ASN selama Ramadhan 1447 H. Kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan ibadah dan kinerja, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp52,5 miliar dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Riau pada tahun 2025, sekaligus membuka potensi pengumpulan dana dari masyarakat umum dan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Riau mengajukan nota keuangan RAPBD Riau 2026 senilai Rp8,25 triliun dalam rapat paripurna DPRD, fokus pada peningkatan PAD dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.

Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan 250 unit bantuan alat bantu dengar melalui program "Mantap Mendengar" untuk masyarakat. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan komunikasi para penerima manfaat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali **sita dokumen anggaran Riau** terkait pergeseran anggaran di Pemprov Riau pada 13 November 2025, memperdalam penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Riau nonaktif.

Pemerintah Provinsi Riau telah membentuk tim Pansel Jabatan Riau untuk mengisi 20 posisi eselon II yang kosong, namun masih menanti persetujuan BKN. Siapa saja yang akan mengisi?

KPU Riau mengajukan total Rp5,6 miliar anggaran hibah non pemilihan ke Pemprov Riau untuk kegiatan pasca-Pemilu dan pendidikan pemilih. Simak detail pengajuan KPU Riau Anggaran Hibah Non Pemilihan ini!

Pemerintah Provinsi Riau menyalurkan Bantuan Korban Kebakaran Riau senilai Rp53 juta melalui Baznas kepada tujuh kepala keluarga terdampak di Pekanbaru. Apakah dukungan ini cukup memulihkan trauma mereka?

Hingga pertengahan September, baru lima daerah serahkan naskah Evaluasi RAPBD-P 2025 Riau ke Pemprov. Tujuh lainnya terancam batas waktu 30 September, memicu pertanyaan kesiapan.

Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah proaktif antisipasi gejolak masyarakat dengan meniadakan seremonial dan melibatkan tokoh. Bagaimana strategi ini menjaga Riau tetap kondusif?

Baik Sintong maupun Sulaiman, keduanya tampak sumringah usai bersalaman.