Pemprov Bali

Kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Bali setiap Jumat, yang baru diterapkan, menunjukkan efektivitas tinggi. BKPSDM Bali memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dan tugas kedinasan terselesaikan dengan baik.

Meskipun kebijakan Work From Home (WFH) diterapkan setiap Jumat, Dinas PMD Dukcapil Bali menjamin layanan administrasi kependudukan tetap berjalan normal dan optimal bagi masyarakat. Bagaimana strateginya agar Layanan Dukcapil Bali tidak terganggu?

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Bali membantah isu truk pemda buang sampah tanpa pilah ke TPA Suwung. Penjelasan ini menanggapi video viral yang beredar di media sosial.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali memastikan stok pangan strategis di Bali aman dan harga terkendali menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026, meskipun ada kenaikan pada komoditas cabai.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Gubernur Bali Wayan Koster berencana menemui kepala desa/kelurahan yang tidak melaksanakan kegiatan Bulan Bahasa Bali 2026, menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali membuka Posko THR lebih awal H-14 Idul Fitri, memastikan hak pekerja terpenuhi sebelum libur panjang dimulai.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya Riset Perguruan Tinggi Bali untuk berkontribusi langsung pada pembangunan daerah, memastikan hasil penelitian bermanfaat nyata bagi kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyoroti belum optimalnya Ketahanan Pangan Bali. Pemprov Bali menjadikan temuan ini sebagai evaluasi serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali berencana mengintegrasikan sistem pungutan wisatawan asing (PWA) dengan imigrasi untuk memaksimalkan penerimaan, demi menjaga kelestarian budaya dan lingkungan Bali.

Menteri ATR Nusron Wahid menyoroti serius masalah Alih Fungsi Lahan Bali, khususnya terkait LP2B yang jauh di bawah target. Ia mendesak pengembalian lahan sawah.

Pemerintah Provinsi Bali menyambut positif penerapan Kalkulator Hijau BI untuk menghitung emisi dan mendorong kompensasi ramah lingkungan, langkah penting menuju ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bali bersama OJK dan FLJK sukses menggelar **Pasar Murah Galungan Bali** untuk menekan inflasi serta mendukung UMKM menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Maraknya alih fungsi lahan itu terjadi karena dua faktor, salah satunya untuk pembangunan untuk sektor pariwisata.

DPRD Bali mendesak Pemprov Bali menyusun analisis investasi PKB Bali yang lebih detail, terutama terkait penambahan modal Rp900 miliar. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya?

Pemprov Bali membantah tudingan perusakan iklim investasi, menegaskan belum ada penetapan lokasi Bandara Bali Utara meskipun tercantum dalam Perpres 12/2025. Mengapa demikian?

Pencantuman Bandara Internasional Bali Baru (atau) Bali Utara dalam Perpres 12/2025 sifatnya masih berupa arahan.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta kader Posyandu untuk aktif mendata warga miskin dan rumah tak layak huni. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting di Bali. Apa peran Posyandu kini?

Kepala Dinkes Bali tegaskan tidak ada anggaran uang makan ASN Pemprov Bali sejak 2021, membantah aduan viral. Simak penjelasan lengkap mengenai kebijakan ini dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.