Pemprov Bali

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bali memastikan stok pangan strategis di Bali aman dan harga terkendali menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2026, meskipun ada kenaikan pada komoditas cabai.

Pansus TRAP DPRD Bali menyatakan tidak khawatir menghadapi gugatan investor lift kaca Pantai Kelingking ke PTUN Denpasar, menegaskan kewenangan Pemprov Bali dalam tata ruang dan perizinan.

Gubernur Bali Wayan Koster berencana menemui kepala desa/kelurahan yang tidak melaksanakan kegiatan Bulan Bahasa Bali 2026, menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra daerah.

Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM (Disnaker ESDM) Bali membuka Posko THR lebih awal H-14 Idul Fitri, memastikan hak pekerja terpenuhi sebelum libur panjang dimulai.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya Riset Perguruan Tinggi Bali untuk berkontribusi langsung pada pembangunan daerah, memastikan hasil penelitian bermanfaat nyata bagi kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bali kebut penyelesaian dugaan pelanggaran tata ruang di berbagai lokasi strategis. Pansus DPRD Bali berupaya tuntaskan kasus ini sebelum masa tugas berakhir pada 3 Maret 2026.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyoroti belum optimalnya Ketahanan Pangan Bali. Pemprov Bali menjadikan temuan ini sebagai evaluasi serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan daerah.

Bulan Bahasa Bali ke-8 resmi dibuka oleh Pemprov Bali, menjadi wahana strategis untuk menjaga generasi penerus agar terus melestarikan bahasa, aksara, dan sastra Bali yang menjadi hulu kebudayaan.

Simak bagaimana Pangdam Udayana dan Pemprov Bali-NTT bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memastikan Bali tetap kondusif sebagai destinasi pariwisata dunia melalui Sinergi Keamanan Bali NTT.

Kementerian Perindustrian menyerahkan izin usaha arak Bali kepada Perumda milik Pemprov Bali, PT. Kanti Barak Sejahtera. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan petani arak Bali.

Pemerintah Provinsi Bali bersama OJK dan FLJK sukses menggelar **Pasar Murah Galungan Bali** untuk menekan inflasi serta mendukung UMKM menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan.

Maraknya alih fungsi lahan itu terjadi karena dua faktor, salah satunya untuk pembangunan untuk sektor pariwisata.

DPRD Bali mendesak Pemprov Bali menyusun analisis investasi PKB Bali yang lebih detail, terutama terkait penambahan modal Rp900 miliar. Apa alasannya dan bagaimana dampaknya?

Pemprov Bali membantah tudingan perusakan iklim investasi, menegaskan belum ada penetapan lokasi Bandara Bali Utara meskipun tercantum dalam Perpres 12/2025. Mengapa demikian?

Pencantuman Bandara Internasional Bali Baru (atau) Bali Utara dalam Perpres 12/2025 sifatnya masih berupa arahan.

Gubernur Bali Wayan Koster meminta kader Posyandu untuk aktif mendata warga miskin dan rumah tak layak huni. Langkah ini diharapkan mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting di Bali. Apa peran Posyandu kini?

Kepala Dinkes Bali tegaskan tidak ada anggaran uang makan ASN Pemprov Bali sejak 2021, membantah aduan viral. Simak penjelasan lengkap mengenai kebijakan ini dan penyesuaian kesejahteraan pegawai.

Menteri Lingkungan Hidup mengungkap rendahnya Tutupan Hutan DAS Bali hanya 3% akibat alih fungsi lahan sejak 2015, memicu banjir besar. Apa langkah selanjutnya?

Tragedi Banjir Bali di Denpasar menelan 15 korban jiwa. Pemprov Bali kini fokus pembersihan sisa banjir dan puing, menargetkan penyelesaian cepat. Bagaimana langkah selanjutnya?

Pemprov Bali segera ajukan Raperda Nominee ke DPRD tahun ini. Langkah strategis ini bertujuan menekan alih fungsi lahan pertanian yang marak demi menjaga kedaulatan pangan Bali.