Pemkab Lebak

Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan 28.100 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B Lebak) yang tidak boleh dialihfungsikan demi menjaga ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani, didukung Perpres 4/2026.

Pemerintah Kabupaten Lebak telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp91 miliar untuk pembayaran THR Lebak bagi pejabat daerah, ASN, dan PPPK, namun pencairan masih menunggu regulasi resmi.

Pemerintah Kabupaten Lebak menginstruksikan seluruh ASN untuk menjaga optimalitas pelayanan publik selama Ramadhan 1447 H, dengan penyesuaian jam kerja demi kelancaran Pelayanan ASN Lebak Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Lebak menargetkan penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp250 miliar. Simak strategi Pemkab Lebak untuk mencapai target ambisius ini demi percepatan pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen menindak tegas penambangan ilegal, khususnya Galian C, yang merusak lingkungan dan mengancam bencana ekologi, dengan ancaman proses hukum bagi pelakunya.

Jaro Oom, tokoh adat Badui, mendesak Pemprov Banten dan Pemkab Lebak mempercepat pembangunan jalan Simpang - Ciboleger yang rusak parah. Pembangunan Jalan Badui ini krusial untuk ekonomi lokal.

Pemerintah Kabupaten Lebak menjadikan Prioritas Pertanian Lebak sebagai tulang punggung pembangunan. Bagaimana strategi ini mampu menciptakan surplus pangan dan meningkatkan kesejahteraan warganya?

Pemerintah Kabupaten Lebak serius tangani kasus stunting dengan melibatkan 18 OPD, menunjukkan komitmen kuat demi generasi Emas 2045. Bagaimana strategi kolaboratif ini berjalan?