pemerintahan

Ombudsman RI mengapresiasi peningkatan kualitas layanan publik DKI Jakarta yang mencapai kategori tertinggi pada 2025, namun mengingatkan tantangan maladministrasi yang masih perlu diatasi dan Gubernur Pramono Anung berkomitmen untuk transparansi.

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa bangsa besar berani **hadapi masalah bangsa** dan tidak menghindarinya, melainkan mencari solusi efektif untuk setiap tantangan yang ada, demi kemajuan negara.

Menko Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan BEM SI kepada Presiden Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah terhadap kritik dan kebebasan berpendapat.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi menyikapi aksi mahasiswa Jakarta, menekankan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum memiliki rencana untuk mengisi kekosongan Wamen Imipas pasca-terjeratnya Silmy Karim dalam kasus dugaan korupsi pemerasan, memicu pertanyaan kapan posisi penting ini akan terisi.

Menteri Sosial menekankan pentingnya akurasi data bansos untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mendorong perbaikan sistem pendataan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi penerima manfaat.

Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 'ilmu komandan', sebuah strategi kepemimpinan untuk memecut kinerja jajaran pemerintahan melalui persaingan sehat dan pengawasan ketat. Simak selengkapnya bagaimana 'ilmu komandan' ini diterapkan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) mengambil langkah serius mendata ulang tenaga honorer daerah, dengan Gubernur Anwar Hafid menuntut bukti konkret untuk menuntaskan persoalan yang masih banyak belum terbayarkan.

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara gencar mengedukasi pemangku kepentingan tentang vitalnya Layanan Apostille dalam menyederhanakan legalisasi dokumen publik untuk kebutuhan internasional, guna memberikan kepastian hukum.

Presiden Prabowo Subianto memberikan **arahan Presiden Prabowo Ketua DPRD** seluruh Indonesia di Magelang, menekankan pentingnya patriotisme dan cinta tanah air untuk mengawal implementasi Astacita.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Magelang untuk memberikan arahan kepada Ketua DPRD seluruh Indonesia, menekankan pentingnya peran mereka dalam mengawal implementasi Astacita di daerah.

Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang untuk memberikan arahan kepada seluruh Ketua DPRD se-Indonesia, memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam retret nasional yang diselenggarakan Lemhannas.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sembilan Anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031 di Jakarta, menandai babak baru pengawasan pelayanan publik yang lebih akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto tiba di Sumatera Utara untuk malam takbiran, menandai perayaan Idul Fitri yang akan dilanjutkan dengan Salat Id di Aceh Tamiang, mempererat tali silaturahmi.

Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan Utusan Khusus Presiden Awasi BUMN untuk memperketat pengawasan dan mencegah kebocoran kekayaan negara, memastikan tata kelola yang baik.

Pemerintah Kota Singkawang berkomitmen penuh mendukung percepatan administrasi pembiayaan perumahan dan optimalisasi penyerapan KUR Perumahan, membuka akses hunian layak serta memajukan UMKM di wilayahnya.

Perwakilan Kemenkeu Banten melaporkan penyaluran Dana Transfer Daerah (TKD) sebesar Rp2,62 triliun hingga Januari 2026, melampaui rata-rata realisasi nasional dan menunjukkan pertumbuhan positif.

Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan kepuasan kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 79,9 persen, menegaskan pemerintah fokus pada percepatan program.

Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi di Pacitan dan Ponorogo untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memastikan akuntabilitas, transparansi, dan dampak ekonomi lokal.